- VIVA/Pratama Yudha
VIVA – Setelah mendapat berbagai kritikan dari berbagai pelaku usaha, pemerintah akhirnya memastikan untuk mencoret lima bidang usaha di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dari 54 bidang usaha yang dibolehkan untuk diinvestasikan 100 persen oleh pihak asing.
Kebijakan relaksasi 54 bidang usaha itu sendiri sebelumnya tertuang dalam kebijakan relaksasi daftar negatif investasi atau DNI yang diumumkan pemerintah pada 16 November 2018 melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI.
Berbeda dengan pandangan pengusaha yang mengkritisi kebijakan tersebut, Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir mengungkapkan, di era globalisasi yang terjadi seperti saat ini, sudah sepatutnya pengusaha tidak mendorong pemerintah untuk semakin proteksionis.
"Pengusaha harusnya juga ya, karena saya enggak mau cengeng, apa-apa minta proteksi pemerintah. Sebenarnya kan pemerintah itu fasilitator saja, yang gerakkan ya kita," kata Erick dalam sebuah seminar di Senayan City, Jakarta, Sabtu 1 Desember 2018.
Sebab menurutnya, keterbukaan itu atau kebijakan relaksasi DNI merupakan peluang untuk semakin memajukan perekonomian domestik. Lantaran, selain sebagai sumber inovasi, keterbukaan itu juga semakin menguatkan permodalan dengan kolaborasi yang semakin kuat dengan pihak lain.
"Memang kadang-kadang kita perlu dukungan pemerintah, tapi saya percaya kalau kita bisa sendiri dengan inovasi, kolaborasi, kita ada jalan," tegas dia.
Erick mencontohkan hal itu dengan keberhasilannya untuk masuk sebagai pemilik klub besar asal Italia, yakni Internazionale Milano atau yang dikenal sebagai Inter Milan. Hal itu dikatakannya tidak akan bisa terjadi tanpa adanya globalisasi atau keterbukaan.
"Tapi Alhamdulillah sukses. Dengan globalisasi saya punya opportunity, punya klub sepak bola di Amerika dan Italy. Kalau enggak ada itu enggak bisa. Sama orang di luar akan berpikir kebalik, melihat market Indonesia besar. Salah enggak mereka pikir begitu, sama. Ketika saya ke sana buktinya diterima," ungkap Erick.
"Poin saya, saya mau para enterpreneur hari ini jangan takut enggak ada uang. Kalau kalian punya keunikan, punya expertise, orang mau investasi. Uang bukan segala-galanya. Yang lebih mahal sekarang di industri 4.0, knowledge dan human capital, dan musti bisa," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2018 di Hotel Alila, Surakarta, Rabu, 28 November 2018 memutuskan untuk merevisi relaksasi DNI dengan mencoret bidang usaha yang termasuk sektor UMKM dari 54 bidang usaha yang bisa diinvestasikan 100 persen oleh investor asing.
Presiden Joko Widodo berjanji akan mengeluarkan hal itu setelah mendapat masukan dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P. Roeslani dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil.
