Adik Prabowo kepada Kaum Difabel: Kami Perlu Suara Saudara-saudara
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengajak para penyandang disabilitas untuk ikut menyukseskan pemilu tahun 2019 dengan menggunakan hak pilihnya.
Selain itu, kepada para penyandang disabilitas atau kaum difabel, Hashim mengungkapkan, selama ini Gerindra berjuang di DPR untuk hak-hak kaum disabilitas dengan menjadi inisiator pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
"Kami perlu suara saudara-saudara, kami (butuh) bantuan saudara-saudara, karenanya jangan golput, jangan golput, bantu saudara-saudaranya datang ke TPS, dampingi ke TPS," kata Hashim, Rabu, 5 Desember 2018.
Hashim memastikan, jika Prabowo dan Sandiaga memenangi pemilu, UU Penyandang Disabilitas akan bisa dilaksanakan. Sebab, hingga dua tahun setelah disahkan, pemerintah belum juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis UU Penyandang Disabilitas.
Dia mengklaim, segera setelah Prabowo dan Sandi dilantik sebagai presiden jika memenangi pemilu, peraturan, juklak dan juknis UU Disabilitas akan terwujud. "Nanti saudara-saudara tidak perlu curhat ke saya lagi. Kami telah membuktikan kepada komunitas disabilitas Indonesia bahwa janji Prabowo bukan janji kosong," ujarnya.
Hashim ingin penyandang disabilitas di Indonesia mendapatkan haknya secara adil, karena mereka juga anak bangsa yang haknya diatur konstitusi. Jangan sampai ada lagi penyandang disabilitas yang terpinggirkan karena keterbatasannya.
"Kami berharap bahwa saudara-saudara tunanetra tidak ditipu lagi, jasa yang harusnya dibayar Rp100 ribu jangan sampai dibayar Rp10 ribu lagi, atau Rp1.000 lagi. Jangan lagi saudara-saudara menjadi korban penipuan orang orang jahat di Republik Indonesia ini," ujarnya. (umi)
Langkah Prabowo Larang Pendukung Demo di MK Dinilai Bisa Jaga Kesejukan Demokrasi
Presiden terpilih Prabowo Subianto mengimbau para pendukung atau simpatisannya untuk mengurungkan aksi di Mahkamah Konstitusi (MK) atau tempat lainnya jelang putusan MK.
