Mesin Politik Solid, Golkar Diprediksi Masih Jaya di Pileg 2019
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Golkar diprediksi masih tetap akan berkutat sebagai partai papan atas di Pemilu Legislatif 2019. Pengalaman Golkar sebagai partai besar menjadi tolak ukur meski sejumlah hasil lembaga survei, Golkar diramal berpotensi terlempar dari dua besar.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menekankan Golkar tetap sebagai partai modern dengan kekuatan mesin politiknya yang sudah teruji.
"Golkar itu partai besar, modern. Mesin politiknya solid dan tak pernah tergantung pada tokoh tertentu. Karenanya setiap pemilu Golkar pasti masuk 2 besar," kata Adi kepada VIVA, Sabtu, 8 Desember 2018.
Adi menambahkan dengan mesin kader yang teruji, Golkar dinilainya mampu menghadapi turbulensi politik. Faktor basis pemilih yang loyal juga menjadi kelebihan lain Golkar.
"Golkar terbiasa menghadapi turbulensi politik yang dahsyat. Karenanya meski misalnya ada kadernya bermasalah dalam hukum, Golkar tetaplah Golkar yang berdiri kokoh dalam pusaran demokrasi elektoral," jelas Adi.
Kemudian, merujuk sebagai partai senior, Golkar punya kedekatan dengan masyarakat pemilihnya. Kata dia, tak ada masalah meski Golkar tak kecipratan coattail effect atau efek ekor jas di Pilpres 2019. Sebab, Golkar tak punya kader yang menjadi capres atau cawapres.
"Sekalipun tak punya jagoan pilpres, mesin politik Golkar tetap kuat karena nilai-nilai perjuangannya sudah terinternalisasi dengan baik," tutur Adi.
Pasca Orde Baru atau di era Reformasi, Partai Golkar masih stabil nangkring di posisi atas dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Bahkan, di Pileg 2004, Golkar meraih suara terbanyak dengan meraih 24,4 juta atau 21,58 persen.
Adapun di Pileg 2014, Golkar berhasil stabil di posisi atas dengan menempati dua besar dengan perolehan suara 18,4 juta atau 14,75 persen.
Golkar Buka Suara soal Kadernya Ikut Ditangkap KPK saat OTT Dirjen ATR/BPN di Bogor
Sarmuji menegaskan Partai Golkar menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Ia juga mengatakan pihak KPK harus membuka kebenaran melalui mekanisme koridor hukum.
