Kubu Prabowo Ingatkan Bawaslu Soal 31 Juta Pemilih Tak Masuk DPT
- VIVA/Putra Nasution
VIVA – Setelah melakukan pertemuan dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, para sekretaris jenderal partai politik pengusung capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, langsung menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu.
Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan peran Bawaslu sangat penting untuk mengawasi proses perbaikan data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
"Dalam beberapa hari ke depan ini, KPU akan melakukan pleno menetapkan DPT menjadi DPT tetap karena hanya satu, dua, dan selama ini enggak tetap terus. Masih ada waktu, dan karena itu kami berdialog dengan Bawaslu," kata Hinca dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 11 Desember 2018.
Hinca menegaskan, koalisinya melakukan hal tersebut tidak lain agar Pemilu 2019 nanti berjalan dengan bersih, jujur dan adil. Sebab, pemilu akan menentukan siapa wakil rakyat dan presiden yang akan membawa Indonesia lima tahun ke depan.
Saat ini, masih ada 31 juta warga yang memiliki hak pilih tetapi tidak masuk dalam DPT Pemilu 2019. Dia ingin masalah ini segera diselesaikan.
"Hal yang paling utama adalah bagaimana agar pemilu semuanya merasakan nyaman riang dan gembira, terutama juga terakhir kali tentang 31 juta DPT yang diajukan oleh Kemendagri lewat Disdukcapil. Ujung dari semua itu, agar semuanya enak, terlegitimasi, baik KPU sebagai penyelenggara pemilu, maupun parpol peserta pemilu duduk bersama," ujarnya.
Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menambahkan, koalisinya tidak ingin Pemilu 2019 menimbulkan kecurangan yang membuat hasilnya banyak mengecewakan rakyat.
"Agar kita semua merasa aman, nyaman, tenang mempraktikkan sistem demokrasi kita, yang menang kita hormati yang kalah juga menghormati yang menang," kata Priyo.
Priyo menegaskan, terkait 31 juta data penduduk yang belum masuk DPT adalah jumlah yang sangat serius. Untuk itu, koalisinya mendorong agar KPU juga serius untuk memasukkan jumlah tersebut ke dalam DPT selama perbaikan ini.
"Kenapa hal ini penting, karena 31 juta yang disodorkan Kemendagri ini mengagetkan kita semua. Kami ingin memastikan bahwa penetapan DPT nanti yang kemungkinan akan dijadwalkan pada 16 Desember itu tidak membuka pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu," ujar Priyo. (ase)
