- VIVA/Ridho P
VIVA – Juru bicara khusus Universitas Indonesia atau (UI), Ganjar Laksamana, menegaskan aksi dukungan yang dilakukan oleh sejumlah alumni UI terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden bukanlah gerakan institusi. Terkait hal itu, pihaknya pun sampai saat ini masih melakukan monitor atas permasalahan tersebut.
“Itu gerakan yang dibuat oleh pribadi-pribadi yang kebetulan alumni UI. Jadi itu bukan gerakan yang diinisiasi apalagi dilakukan insititusi UI, institusi tingkatan alumni UI, institusi BEM UI, atau institusi forum karyawan UI. Jadi itu pribadi, gerakan pribadilah. Tidak ada kaitanya dengan institusi, bukan gerakan formil dan jangan diformilkan,” kata Ganjar saat dihubungi VIVA pada Senin, 14 Januari 2019.
Pakar ahli pidana UI itu menjelaskan, aksi dukungan yang dilakukan oleh sejumlah alumni itu bukan berangkat dari institusi atau forum Iluni UI. “Itu gerakan alumni ya, bukan Iluni. Karena institusi yang resmi ini oleh undang-undang PP dan ada aturan di UI bahwa institusi yang resmi Iluni UI, mereka tidak boleh bawa nama Iluni,” katanya.
“Tapi kalau sendiri-sendiri kumpul lalu kebetulan sesama alumni bawa nama alumni UI, ya tidak masalah, asal jangan Iluni UI,” ucap lagi.
Ganjar kembali menegaskan, ketentuan dalam aturan tersebut sudah sangat jelas. Tidak boleh mengatasnamakan institusi resmi dan tidak mengenakan simbol-simbol resmi UI.
“Kalau di universitas itu kan ada empat komponen yakni, dosen, karyawan, mahasiswa dan alumni. Masing-masing ada forum sendiri. Selama tidak mewakili empat institusi itu tidak masalah. Dan tidak mengenakan simbol-simbol, tidak mengenakan jaketnya, lambaganya,” kata dia.
Lebih lanjut, Ganjar menilai, sejauh ini, apa yang dilakukan sekelompok alumni beberapa waktu lalu itu bukanlah sebuah masalah. “Tapi kita juga memantau, memonitor, sekaligus menerima masukan juga, jika ada temuan tertentu yang mendukung calon mana pun oleh siapa pun yang melanggar dua prinsip tadi akan ada sikap tegas,” katanya.
“Kita sejak awal dari Agustus 2017 rektor sudah membuat pengumuman dan aturan menggunakan nama institusi resmi,” ucap dia. (ase)
