- VIVA/Syarifuddin Nasution
VIVA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin tak menampik kasus pelanggaran HAM yang selama ini lekat pada calon presiden Prabowo Subianto akan ditanyakan dalam forum debat nanti.
Selain pelanggaran HAM, tim Jokowi berencana bertanya dugaan penculikan terhadap aktivis yang terjadi semasa Prabowo aktif di militer agar publik mendapat keterangan langsung dari pasangan nomor urut 02 tersebut.
"Ini saya kira menjadi hal penting yang harus digarisbawahi agar masyarakat tidak lupa dan mengetahui jejak rekam seseorang. Bahwa pemimpin Indonesia ini harus orang-orang baik. Itu pertama," kata Koordinator Tim Debat TKN Abdul Kadir Karding saat dikonfirmasi, Selasa 15 Januari 2019.
Tema selain HAM, seperti korupsi, hukum dan terorisme juga akan disiapkan materi bagi pasangan petahana menjawab - menjawab pertanyaan saat debat.
Setidaknya tim tengah menyiapkan bahan materi terkait korupsi yang saat ini dinilai baik ditangani oleh KPK. Salah satu yang disoroti ialah untuk pertama kalinya komisi antikorupsi mulai menerapkan korupsi korporasi.
Karding menyebut, calon wakil presiden Sandiaga Uno perlu menjelaskan keterkaitannya dengan PT Duta Graha Indah, yang mana perusahaan tersebut telah ditetapkan tersangka dalam kasus proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus pada Universitas Udayana di Bali.
"Di mana semua orang tahu komisarisnya adalah pasangan paslon 02. Jadi ini tentu ruang dan hal strategis untuk kita minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo," kata Karding yang juta Wakil Ketua TKN.
Sebelumnya debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden akan digelar Kamis, 17 Januari 2019.
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, optimistis duet jagoannya unggul dalam debat perdana dengan tema hukum, korupsi, hingga terorisme itu.
"Ace menekankan, dalam visi misi, terkait masalah korupsi, Jokowi-Maruf sudah menjabarkan secara detail. Ia menyebutkan, aspek yang penting adalah pencegahan diiringi penindakan.
"Pak Jokowi menawarkan agenda aksi yang konkret dan komprehensif," kata Ace dalam keterangannya, Selasa, 15 Januari 2019.
