- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA – Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yakin jika polri mampu menjaga netralitas dan tak memihak pada siapapun dalam perhelatan pemilu serentak yang berlangsung 17 April mendatang.
Sahroni mengungkapkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sejak tahun 2018 lalu secara tegas telah mengatakan akan menindak anggotanya yang bersikap tidak netral selama Pilkada.
Kapolri bahkan menerbitkan aturan mengenai larangan bagi anggota Polisi untuk mendokumentasikan data Pilkada yang dituangkan dalam Telegram Kapolri Nomor STR/404/ VI/ Ops 1.3/2018 tentang pedoman petugas PAM di TPS pada Pilkada tahun 2018.
“Masyarakat sekarang kritis, dan saya yakin polri juga mengetahui itu. Masyarakat saat ini telah menjadi pengawas langsung bagaimana sikap polri dalam pemilu serentak mendatang. Jadi yakinlah bahwa polri akan netral karena diawasi langsung oleh masyarakat,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Sahroni meminta polri mampu membuktikan diri dengan tidak menunjukkan perlakuan hukum berbeda dalam penanganan sebuah kasus agar tak ada tudingan miring diarahkan ke Korps Bhayangkara ini.
“Kapolri harus tetap fokus pada tugasnya. Jangan larut dalam tudingan ketidaknetralan. Keamanan Pemilu menjadi tanggungjawab utama. Jangan sampai ada gangguan keamanan yang mengacaukan. Konflik horizontal, terorisme maupun ancaman lain yang menggangu pemilu harus bisa diantisipasi dengan sinergitas baik bersama instansi lain, seperti TNI dan lainnya,” ucap Sahroni. (EP)
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
