Prabowo Nilai Gaji ASN Dinaikkan Bisa Redam Korupsi, Jokowi Tak Setuju
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meyakini, dengan meningkatkan penghasilan aparatur sipil negara dan aparat pemerintah, korupsi bisa ditekan. Dia pun menjabarkan caranya untuk menyediakan anggaran untuk wujudkan hal itu.
Dalam Debat Pilpres di Jakarta malam ini, Prabowo mengungkapkan, akan meningkatkan rasio penerimaan pajak RI untuk membiayai peningkatan penghasilan aparatur negara.
"Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang 10 persen kurang. Minimal 16 persen lebih, Sehingga dapat kita tingkatkan gaji birokrat pegawai negeri, dan aparat hukum," ujar Prabowo, Kamis 17 Januari 2019.
Meski demikian Prabowo menegaskan, akan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku koruptor yang berasal dari aparatur negara. Apalagi, penghasilan mereka sudah ditingkatkan.
"Kalau perlu kita contoh negara lain, kita taruh di mana, suruh tambang pasir terus menerus," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo, mengaku tidak sependapat dengan Prabowo. Menurut dia, pendapatan aparatur negara sudah besar saat ini.
"Saya tidak setuju yang disampaikan pak Prabowo. Kita tahu gaji ASN sudah cukup ditambah lagi dengan tunjangan kinerja," tegasnya.
Menurut Jokowi, untuk menekan korupsi di pemerintahan diperlukan perampingan birokrasi. Mutasi posisi pun harus berkelanjutan dilakukan sesuai dengan rekam jejak ASN.
"Pengawasan internal yang kuat, ini penting khususnya dari komisi ASN, untuk birokrasi bersih," tegasnya.
Prabowo pun berpandangan, tunjangan ASN yang besar pun belum cukup untuk membendung celah korupsi oleh aparat negara.
"Tetap ada ketakutan birokrat akan masa depan mereka, di situlah terjadi ragu-ragu dan tidak kuat mendapat godaan tawaran-tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan hukum," tegasnya.
