- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, menjawab pertanyaan tentang bagaimana caranya memutus rantai korupsi akibat biaya politik yang terlalu tinggi seperti yang terjadi selama ini.
Jokowi pun menyebut bahwa salah satu kuncinya adalah dengan melakukan pola rekrutmen berbasis kompetensi, baik di tataran jabatan pemerintahan atau eksekutif maupun di tataran legislatif.
"Bukan nepotisme dan finansial. Untuk itu kepada pejabat birokrasi harus dilakukan rekrutmen dengan standar-standar yang jelas, dan untuk jabatan politik perlu penyederhanaan sistem dalam sistem kepartaian kita," kata Jokowi dalam Debat Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis 17 Januari 2019.
Dengan pola semacam itu, Jokowi optimistis bahwa ke depannya biaya pemilu akan menjadi murah dan para pejabat tidak perlu lagi dibebani biaya pemilu semahal itu. Sehingga, pola ini pun diharapkan bisa ikut memangkas praktik politik uang, suap dan korupsi.
"Sehingga nantinya kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang berintegritas, berkapasitas yang baik, dan kita harapkan dengan rekrutmen-rekrutmen ini jabatan-jabatan baik itu bupati, wali kota, gubernur dan seterusnya, akan membuat kita mendapatkan putra-putri terbaik," kata Jokowi.
Jokowi mengakui bahwa pola ini pun sudah diterapkan di dalam sendi-sendi pemerintahannya, terutama dalam hal rekrutmen para aparatur sipil negara atau ASN di sejumlah Kementerian dan Lembaga.
"Hal itu sangat memungkinkan karena memang rekrutmennya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan semua orang bisa lihat. Ini sudah kita lakukan seperti rekrutmen ASN kita, dan kita lakukan secara terbuka. Semua bisa dicek. Anak saya bisa diterima di situ, kalau dia memang benar-benar lulus tes," ujarnya.
Kata Istana soal Kabar Jokowi Bakal Anugerahkan Satyalencana ke Gibran dan Bobby
Pelaksana Tugas Deputi Protokol dan Pers Media Istana Presiden, Yusuf Permana menegaskan tidak ada jadwal Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kunjungan kerja ke Surabaya.
