KPU Tambah Durasi di Debat Pilpres Putaran Kedua

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 20
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

VIVA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, menjelaskan berdasarkan evaluasi dari penyelenggaraan debat pilpres putaran pertama lalu, maka KPU akan mengubah beberapa format dan mekanisme debat untuk putaran kedua nanti.

Prabowo Kaget Ada Pemuda Ngaku Siap Mati untuknya di Pilpres 2019: Saya Suruh Pulang!

Wahyu memastikan untuk debat putaran kedua itu, nantinya abstraksi serta kisi-kisi dari para panelis tidak akan diberikan kepada para paslon capres-cawapres. Tujuannya adalah agar mereka bisa menunjukkan performa dan kapasitasnya masing-masing, terkait penyampaian gagasan dalam visi, misi dan program mereka untuk lima tahun mendatang.

"Termasuk soal durasi juga akan kami perbarui. Karena pada debat yang pertama, penyampaian visi dan misi serta program para kandidat dirasa kurang sehingga mungkin akan kami tambah (durasinya)," kata Wahyu di kawasan Guntur, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Prabowo Cerita Tak sampai Satu Jam Putuskan Terima Ajakan Jokowi Gabung Kabinet

Selain itu, akibat gaduhnya para penonton di arena debat tersebut, Wahyu menegaskan bahwa teknis panggung debat nantinya juga akan turut diperbarui oleh KPU.

Sebab, pasca penyelenggaraan debat pilpres putaran pertama kemarin, Wahyu mengaku bahwa KPU banyak mendapat kritik dari masyarakat akibat merasa tidak nyaman dengan kegaduhan, yang ditampilkan para pendukung dari masing-masing kubu paslon di tayangan debat tersebut.

Lembaga Survei yang Hasilnya Akurat dan Kredibel Bakal Jadi Rujukan di Pilpres 2024

"Kalau kemudian undangan dalam arena debat itu terlalu gaduh, maka itu akan merugikan hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang memadai dari debat tersebut," kata Wahyu.

"Karena KPU itu kan tidak melayani elit, tapi melayani rakyat. Jadi kami tentu berpihak pada kepentingan rakyat untuk mendapatkan hak menonton, menyimak, dan menikmati debat berikutnya itu secara lebih nyaman dan leluasa," ujarnya.

PSMTI Diterima Presiden Jokowi di Istana

Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas

Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.

img_title
VIVA.co.id
6 Februari 2024