KPU Telisik Laporan Bawaslu soal Kotak Suara Rusak di Jabar

Petugas KPU Mamuju menyusun kotak suara Pemilu
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Tado

VIVA – Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan pihaknya tengah mendalami laporan Bawaslu. Sikap ini diambil karena laporan Bawaslu soal temuan sekitar 1000 kotak suara yang rusak di Cirebon, Jawa Barat.

KPU Ungkap Alasan Abaikan Permintaan PDIP Tunda Penetapan Prabowo

"Tunggu dulu laporan resminya, kondisinya seperti apa, kamu yang merusak atau alam yang merusak. Itu kan harus diketahui dulu semua detailnya. Lalu bagaimana kita menindaklanjuti," kata Arief d kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Senin 11 Februari 2019.

Menurut dia, KPU pusat sudah memberikan standar operasional prosedur yang jelas ke KPU daerah untuk menyimpan dan merakit semua logistik Pemilu. Hal ini termasuk panduan kotak suara.

KPU Akan Batasi Maksimal 600 Pemilih Per TPS untuk Pilkada 2024

"Tetapi kalau ada bencana alam banjir, gempa bumi, emang kamu bisa menghindar? Kan tidak. Kalau ada itu ya diganti, Anda tahu berapa yang dicetak oleh KPU? 4 juta lebih. Kalau seribu itu ya bisa kita ditangani," ujarnya.

Arief memastikan lembaganya telah mengantisipasi semua kerusakan tersebut. Meskipun waktu pencoblosan hanya tinggal dua bulan. Ia pun menyinggung adanya peristiwa tak terduga jelang Pilpres 2014.

Harapan Prabowo Jelang Penetapan Presiden-Wakil Presiden Terpilih 2024 di KPU

"Pas 2014 itu dua hari sebelum pemungutan suara ada gudang KPU kabupaten terbakar. Terus kita mau apa, terus gimana? Ya kita ganti. Emang siapa bisa menghindari kebakaran. Produksinya itu bisa cepat," katanya.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Mochammad Afifudin mengakui telah mendapat laporan mengenai temuan rusaknya kotak suara di Kabupaten Cirebon, Jabar. Mengantisipasi ini, pihak Bawaslu sudah menerjunkan tim ke lokasi yang terdapat temuan kotak suara rusak.

"Kami sudah menerjunkan tim dari  pos Jawa Barat," kata Afif, Minggu 10 Februari 2019.

Afif belum bisa memastikan rusaknya kotak suara di daerah Cirebon ini apakah karena kelalaian petugas, atau buruknya kondisi gudang penyipanan logistik KPU daerah.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya