Prabowo Sebut Pembangunan Sisakan Konflik dan Utang, Jokowi Bantah

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 17 Februari 2019.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA - Debat calon presiden kedua tengah digelar pada Minggu, 17 Februari 2019. Tema yang diambil dalam debat ini adalah energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan infrastruktur.

Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas

Dalam tanya jawab sesi kedua, moderator menanyakan soal strategi kedua capres yaitu Prabowo dan Jokowi dalam melakukan pembangunan infrastruktur, reformasi agraria yang inklusif.

Prabowo menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus untuk rakyat. Dalam perencanaan, harus mengikut sertakan masyarakat yang terkena dampak pembangun tersebut.

Prabowo Kaget Ada Pemuda Ngaku Siap Mati untuknya di Pilpres 2019: Saya Suruh Pulang!

"Kita harus menghitung keekonomian, dampak-dampak sosial, dampak-dampak lain dalam pembangunan infrastruktur tersebut," kata Prabowo.

Prabowo melihat saat ini pemerintah melakukan pembangunan dengan cara utang dan bersifat komersial. Menurutnya, itu nanti akan berdampak efisiensi infrastruktur tersebut.

Prabowo Cerita Tak sampai Satu Jam Putuskan Terima Ajakan Jokowi Gabung Kabinet

"Kita harus mencadangkan biaya untuk ganti rugi yang tanahnya diambil, memindahkan kehidupan mereka. Mereka dirampas tanpa ada penyaluran pengalihan kehidupan mereka, pendekatan kerakyatan. Saya selalu bicara, infrastruktur orientasi untuk kepentingan yang besar, meningkatkan produksi, menghasilkan nilai-nilai tambah dari segi ekonomi kita," kata Prabowo.

Jokowi kemudian mendapat kesempatan untuk menjawabnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan bahwa sebetulnya pembangunan 191 ribu km jalan-jalan di desa itu untuk kepentingan rakyat di bawah.

"Ini yang sering tidak dilihat orang," kata Jokowi.

Sedangkan untuk ganti rugi, Jokowi mengakui selama 4,5 tahun hampir tidak ada. Sebab, tidak ada konflik pembesasan lahan karena itu tidak ada ganti rugi.

"Yang ada ganti untung. Porsi-porsi biaya pembebasan lahan kecil porsinya 2-3 persen, saya selalu minta kenapa tidak ditingkatkan 4-5 persen, porsi pembebasan lahan diberi posir besar," ujarnya.

Atas jawaban Jokowi itu, Prabowo lantas diberi kesempatan untuk menjawab balik. Dia menyampaikan bila dibandingkan dengan indeks per km, infrastuktur apakah jalan tol, LRT, MRT, di Vietnam, Thailand, Malaysia, Maroko, semuanya itu adalah dua kali lebih efisien.

"Rata-rata lebih murah, ini fakta, Pak," kata Prabowo.

Dia menilai semua pihak harus berpikir jernih. Infrastruktur harus menambah kekuatan ekonomi, bukan sebaliknya.

"Kalau kita pelajari, laporan-laporan bank dunia, yang terkahir-terakhir mengatakan bahwa hampir tidak kelihatan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, infrastrukur tidak efisien, tidak sesuai dengan proses yang tertib," kata Prabowo. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya