BPN Tantang Jokowi Buka Data Lahan yang Dikuasai Asing

Joko Widodo dan Prabowo Subianto saat debat Capres, 17 Februari 2019.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA – Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Nizar Zahro, menilai rakyat harus diberi data menyeluruh soal pemilik lahan yang luas. Akan lebih hebat, bila dibongkar juga para pemilik lahan yang merupakan pendukung Jokowi.

Prabowo Kaget Ada Pemuda Ngaku Siap Mati untuknya di Pilpres 2019: Saya Suruh Pulang!

"Tantangan Walhi harus segera direspon oleh Presiden Jokowi. Rakyat perlu diberikan data secara menyeluruh. Presiden pasti mengetahui nama-nama pemilik lahan yang super luas tersebut. Lebih hebat lagi bila Presiden Jokowi berani membongkar para pendukungnya yang memiliki lahan lebih luas dari yang dimiliki oleh Prabowo," kata Nizar, Selasa 19 Februari 2019.

Ia meminta Jokowi berani mengumumkan kepada publik lahan-lahan yang dikuasai para taipan/asing. Seperti milik Grup Wilmar yang dimiliki Martua Sitorus, Sinar Mas atau Eka Tjipta Widjaja, Raja Garuda Mas atau Sukanto Tanoto, Batu Kawan atau Lee Oi Hian asal Malaysia, Anthoni Salim, Jardine Matheson atau Henry Kaswick, Skotlandia, Genting atau Lim Kok Thay, Malaysia, Putera Sampoerna, Surya Dumai atau Martias dan Ciliandra Fangiono, dan Provident Agro atau Edwin Soeryadjaya.

Prabowo Cerita Tak sampai Satu Jam Putuskan Terima Ajakan Jokowi Gabung Kabinet

"Lalu Grup Anglo-Eastern (Lim Siew Kim, Malaysia), Austindo (George Tahija), Bakrie, BW Plantation-Rajawali (Peter Sondakh), Darmex Agro (Surya Darmadi), DSN (TP Rachmat dan Benny Subianto), Gozco (Tjandra Gozali), Harita (Lim Hariyanto Sarwono), IOI (Lee Shin Cheng, Malaysia), Kencana Agri (Henry Maknawi), Musim Mas (Bachtiar Karim), Sungai Budi (Widarto dan Santosa Winata), Tanjung Lingga (Abdul Rasyid), Tiga Pilar Sejahtera (Priyo Hadi, Stefanus Joko, dan Budhi Istanto), dan Triputra (TP Rachmat dan Benny Subianto)," kata Nizar.

Ia menambahkan, Jokowi juga harus berani mengumumkan sertifikat yang dikeluarkan Kementerian Agraria tata ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk lahan reklamasi pada 2017. Jumlahnya sekitar 3.120.000 meter per segi ke salah satu perusahaan. Sebab Jokowi pasti mengetahui proses keluarnya sertifikat untuk reklamasi Jakarta.

Lembaga Survei yang Hasilnya Akurat dan Kredibel Bakal Jadi Rujukan di Pilpres 2024

"Kami tantang Presiden Jokowi untuk segera mengumumkan lahan-lahan tersebut. Bila Jokowi tidak berani maka bisa disimpulkan Jokowi takut pada aseng/asing. Jadi, pernyataan Jokowi hanya takut kepada Allah, bisa di buktikan dengan membuka data pemilik tanah yang super luas baik atas nama pribadi atau perusahaan," kata Nizar. (mus)

PSMTI Diterima Presiden Jokowi di Istana

Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas

Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.

img_title
VIVA.co.id
6 Februari 2024