- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana untuk menambahkan format baru dalam debat calon presiden dan wakil presiden 2019, dengan menghadirkan tokoh masyarakat, sesuai tema di luar panelis dalam debat putaran ketiga.
Hal itu dilakukan agar debat terasa lebih gereget, di mana para kandidat bisa lebih mengeksplorasi tema. "Pertanyaan dari panelis tetap ada. Tapi kemudian kami ingin menambah melalui gagasan baru, agar bagaimana pelaku bisa bertanya secara langsung," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan, di gedung KPU RI, Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019.
Wahyu mencontohkan, dalam debat ketiga yang akan membahas tema pendidikan dihadirkan pelaku pendidikan non pemerintah. Seperti pengelola pendidikan NU, Muhammadiyah, Katolik dan sebagainya. Mereka diberi sesi khusus untuk bertanya langsung kepada para kandidat saat debat.
"Sebab kan debat eksploratif kemarin sudah diapresiasi oleh masyarakat. Lalu, kami akan melanjutkan. Bahkan mungkin kami akan tambah. Jadi kami membuat format baru dalam satu sesi seperti itu," ujarnya.
Namun, Wahyu mengakui konsep ini baru sekadar gagasan KPU sebagai penyelenggara debat. "Masih perlu kajian secara metodologis, praktisnya gimana. Orang kan harus punya gagasan besar dulu," ujarnya.
Selain itu, untuk merealisasikannya tetap harus dibahas bersama Bawaslu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Sekali lagi ini gagasan KPU, belum diputuskan. Kami inisiasi ada pertanyaan langsung dari pihak yang terlibat dan kompeten dengan tema," katanya. (art)
Relasi Kuasa, Sex, dan Abuse of Power di KPU
Tindakan demikian menciderai asas yang paling mendasar dalam pemilu, yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.
