- VIVA/Bayu Nugraha
VIVA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung Badan Pengawas Pemilu menjaga keadilan dalam kampanye rapat umum Pemilu 2019 secara serentak serta menjaga kenetralan aparatur sipil negara, TNI dan Polri.
Tjahjo menjelaskan, komitmen untuk menjaga keadilan dalam kampanye rapat umum juga sudah disepakati bersama oleh partai politik dan tim kampanye kedua pasangan capres-cawapres. Ia yakin, komitmen bersama itu membantu sistem pemilu yang demokratis dan taat aturan.
"Kami juga meminta Bawaslu untuk komitmen melarang yang namanya racun demokrasi, termasuk virus-virus demokrasi, yaitu politik uang, kampanye berujar kebencian, dan kampanye yang bersifat SARA, hoaks, dan fitnah. Itu racun demokrasi yang saya kira semua sepakat untuk kita lawan dan hindari," katanya di kantor Bawaslu, Jakarta, Sabtu, 23 Maret 2019.
Menurut Ketua Bawaslu Abhan, memasuki kampanye rapat umum yang dimulai pada 24 Maret, dibutuhkan kesadaran para peserta pemilu untuk menjaga kondisi politik berjalan aman dan damai. "Memasuki kampanye rapat umum dan iklan di media massa, maka pasti ada potensi yang kompleks kalau tidak ada kesadaran dari peserta pemilu," ujarnya.
Dia mengajak seluruh elemen masyarakat dan peserta pemilu untuk berikhtiar menciptakan pemilu yang damai, beretika, dan bermartabat.
Baginya, pendidikan politik untuk masyarakat adalah investasi bagi bangsa Indonesia. Maka perhelatan Pemilu 2019 yang bermartabat dan damai diperlukan.
Turut hadir Ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Mardani Ali Sera. Erick juga menyatakan komitmennya untuk lebih mengampanyekan visi-misi dan program. "Dan saya rasa, mewakili TKN, dan saya yakin BPN visinya sama untuk saat ini," katanya.
Senada dengan Erick, Mardani mengaku gembira dengan deklarasi komitmen bersama dari Bawaslu itu. Ia berkomitmen melaksanakan pemilu yang berkualitas. “Insyaallah 24 Maret sampai 13 April nanti kita menyaksikan kontestasi karya dan gagasan yang baik," ujarnya.
