- VIVAnews/Yuliseperi
VIVA - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU lebih giat lagi melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum 2019 yang dilaksanakan secara serentak kepada masyarakat. Alasannya, banyak pemilih yang masih belum mengetahuinya.
"Beberapa survei menyebut bahwa masih banyak pemilih yang belum mengetahui tentang pemilu serentak, masih banyak pemilih yang belum banyak mengetahui soal pencoblosan dengan surat suara yang banyak," kata Titi kepada wartawan, Selasa, 26 Maret 2019.
Titi menuturkan, Pemilu 2019 memiliki beban yang kompleks dan luar biasa karena antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digelar bersamaan. Namun, perkembangan yang terjadi, pilpres justru lebih dominan daripada pileg.
"Menurut saya, menjelang 23 hari pencoblosan KPU harus mengintensifkan lagi kerja-kerja sosialisasinya, sehingga lebih banyak lagi pemilih secara masif dan luas," ujarnya.
Oleh karena itu, Titi meminta KPU harus lebih kreatif, pro aktif dan partisipatif melibatkan semua kalangan untuk mensosialisasikan soal teknis penyelenggaraan Pemilu 2019. Termasuk soal sumber-sumber informasi yang bisa diakses soal pemilih untuk mengetahui penyelengaraan Pemilu 2019.
Titi menuturkan, KPU harus belajar dari Pemilu 2014. Saat itu, pemilihan legislatif digelar terpisah dengan pemilihan presiden, tapi jumlah surat suara tidak sah itu terlalu tinggi pada angka 10 persen lebih atau setara dengan 14 juta lebih suara.
"Itu harus menjadi pelajaran betul bagi KPU untuk evaluasi guna mengoptimalkan strategi di ujung proses penyelengaraan pemilu. Karena diakui pemilu saat ini lebih rumit, lebih kompleks dengan dominasi pilpres dengan ketidaktahuan publik soal penyelengaraan pemilu." (mus)