- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Calon presiden Joko Widodo menganggap bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik atau teknologi informasi ialah sebuah keniscayaan. Jika tidak, pemerintah yang gagap teknologi akan tertinggal oleh kemajuan zaman.
Dia mencontohkan keniscayaan penerapan teknologi informasi dalam teknologi penganggaran atau e-budgeting, teknologi tata kelola pemerintahan atau e-government, teknologi perencananan pembangunan atau e-planning, dan lain-lain.
Semua itu, katanya, wajib diterapkan demi kecepatan merespons tuntutan zaman dan masyarakat yang memang pada dasarnya tidak mau berlama-lama. Penerapan teknologi itu, katanya, jelas akan mengefektifkan tata kelola pemerintahan.
Misalnya, Jokowi mencontohkan yang lebih spesifik, dalam sistem perpajakan, semua orang atau badan usaha sudah melaporkan pajaknya melalui sistem online, tidak perlu lagi datang ke Kantor Pajak, sehingga lebih cepat dan lebih efisien.
"Negara yang cepat akan menguasai yang lambat," kata Jokowi, berargumentasi bahwa tata kelola pemerintahan sebuah negara yang manual pastilah akan tertinggal jauh dengan yang menerapkan teknologi.
Namun, Prabowo menyanggah argumentasi Jokowi. Pada dasarnya, kata Prabowo, dia tak berbeda pendapat tentang keniscayaan penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.
Masalahnya, Prabowo mengkritik, tujuan dasar pemerintahan sekarang tidak jelas untuk siapa dan akan diapakan. Akhirnya, dia mengklaim, kekayaan negara Indonesia lebih banyak mengalir ke luar negeri ketimbang dinikmati seluruh rakyat.
"Kalau tidak ada political will (kemauan politik) untuk mengubah sistem, kita akan melihat yang indah-indah saja. Untuk apa cepat kalau kekayaan kita pergi ke luar negeri," ujarnya.
