- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Pemerintahan era Joko Widodo diminta berhati-hati terkait dugaan kebocoran anggaran negara. Peryataan KPK yang disuarakan pimpinannya, Basaria Panjaitan harus menjadi acuan.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Ferdinand Hutahaean. Politikus Demokrat itu mengingatkan agar pemerintahan era Jokowiberhati-hati dengan uang rakyat.
"Apa yang disampaikan KPK terkait kebocoran anggaran ini kan bukan hal baru, sudah disampaikan. Tetapi, Jokowi kan merasa kabinetnya kabinet bersih," kata Ferdinand, Jumat 5 April 2019.
Dia meminta adanya upaya penyelamatan uang negara agar kebocoran tak membesar. Penting menjadi prioritas agar bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, dia juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mencegah kebocoran anggaran. Terlebih berdasarkan temuan KPK, angka kebocoran sangatlah tinggi dan hampir 50 persen dari total APBN.
"Nah, sekarang kita pertanyakan Jokowi bersihnya di mana. Kalau Jokowi bersih tidak mungkin terjadi kebocoran anggaran sampai 40 persen," ujar Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat itu.
Sebelumnya, dari hasil Litbang KPK, ditemukan angka kebocoran yang cukup tinggi pada APBN Indonesia. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut jika tidak bocor, total APBN Indonesia mestinya mencapai Rp4.000 triliun. Adapun saat ini, total APBN berkisar Rp2.439 triliun.
Basaria menyampaikan hal ini saat sambutan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintah Daerah di Semarang, Senin 1 April 2019.
Namun, dugaan kebocoran anggaran ini bukanlah hal baru. Temuan ini juga pernah disampaikan ke kantor Wantimpres pada 2017 silam.
Basaria saat memberikan sambutan di Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintah Daerah di Semarang Jawa Tengah, Senin 1 April 2019.
