VIVA – Ketua DPP Gerindra, Moh Nizar Zahro menilai, banyaknya masyarakat yang pergi ke luar negeri jelang pencoblolsan 17 April 2019, merupakan bukti bahwa pemerintah gagal menghadirkan pemilu yang aman, damai, jujur dan adil.
Nizar Zahro menyampaikan, salah satu contohnya adalah kasus penyerangan yang dilakukan simpatisan PDIP terhadap masyarakat dan Panwaslu di Yogyakarta membuktikkan kalau pemilu menjadi tidak aman.
"Di sisi lain, Presiden Jokowi juga mencederai prinsip keadilan dalam pemilu. Keengganan mengambil cuti membuat dirinya bisa leluasa menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Sementara capres 02 harus menggunakan uang sendiri," kata Nizar, Kamis 11 April 2019.
Selain itu, adanya daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah juga membuktikan adanya ketidakjujuran. Ada pontensi kecurangan yang bila dibiarkan bisa meledak dan dapat memunculkan aksi protes besar. Karena itu, KPU diminta segera membereskan DPT yang bermasalah.
"Faktor-faktor tersebut hanya sekelumit kasus yang dianggap mencederai prinsip-prinsip pemilu. Jika kasus-kasus dibiarkan bukan tidak mungkin akan menyulut kerusuhan sosial," kata Nizar.
Menurutnya, dalam hal ini pemerintah tidak sensitif. Tentu setiap calon ingin menang pilpres, tapi hendaknya menggunakan cara yang elegan.
"Bila memaksakan kehendak ingin menang tapi melabrak prinsip kejujuran dan keadilan pemilu, maka hal tersebut berpotensi mengundang people power. Maka wajar jika ada WNI yang eksodus ke luar negeri. Mereka mau cari aman, di dalam negeri dianggap berpotensi tidak aman," kata Nizar.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam, Wiranto mengungkapkan cukup banyak masyarakat yang ingin pergi ke luar negeri sebelum hari pencoblosan.
"Saya cek, berapa sih tiket sebelum pemilu yang sudah terjual ke luar negeri. Ternyata, cukup banyak," kata Wiranto, Senin 8 April 2019.
Wiranto menambahkan, ketakutan sebagian masyarakat itu lantaran terlalu percaya pada informasi yang bersifat hoax. Seperti kabar bohong bahwa pemilu nanti akan terjadi gangguan keamanan, sehingga mereka menyiapkan diri untuk menghindar.
Atas dasar itu, Wiranto mengaku pemerintah sudah memberikan banyak penjelasan yang lebih masuk akal soal kabar hoax rusuh di pemilu. (mus)
