Pencoblosan di Luar Negeri Kacau, BPN: Penting Diusut Tuntas

Polisi Diraja Malaysia (PDRM) Kajang bersama Relawan Prabowo - Sandi (PADI) Malaysia berjaga di lokasi penemuan surat suara Pemilu 2019 yang diduga sudah dicoblos di sebuah rumah toko Jalan Seksyen 2/11 Kajang Selangor
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Agus Setiawan

VIVA – Tahapan pencoblosan Pemilu 2019, di sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS di luar negari kacau.

Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019

Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hidayat Nur Wahid mengkritik peristiwa kacaunya pencoblosan di luar negeri dan harus diusut.

Meski ia tak menampik di beberapa negara, tahapan pencoblosan berlangsung lancar.

AROPI: Dibanding Musim Pemilu 2019, Tingkat Kepercayaan Terhadap Lembaga Survei Naik 7,6%

"Misal di luar negeri sudah digelar pemilihan, saya apresiasi beberapa negara yang sukses. Seperti di Saudi, Singapura, Pakistan. Tetapi, di beberapa negara lain kacau, Malaysia, Australia, Hongkong, Belanda. Jadi, menurut saya, walaupun ini hari tenang, penting untuk diingatkan, agar ini diusut tuntas," kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, Senin 15 April 2019.

Dia pun menyinggung kembali surat suara yang tercoblos di Selangor, Malaysia. Ia heran dengan pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bila surat suara tercoblos itu tak dipakai dan hanya dianggap sampah karena tak dihitung. Sebab, sudah jelas dalam kejadian tersebut ada kertas tercoblos dengan jumlah banyak.

Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas

"Harusnya diusut siapa aktornya, termasuk kecurigaan katanya ada sistem undi pos, yang katanya lagi-lagi menghadirkan masalah besar," jelas Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu.

Kemudian, ia menekankan, di masa tenang pemilu ini, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) seharusnya bisa berbuat untuk memberikan jaminan warga negara Indonesia (WNI) yang punya hak pilih.

"Sekali lagi, menurut saya ini hari tenang, tetapi harusnya KPU dan Bawaslu tak tenang, karena beragam kecurangan yang membuat WNI yang punya hak pilih jadi tak bisa memilih, seperti terjadi di beberapa negara itu harus dipertanggungjawabkan," kata Hidayat

Lalu, ia meyoroti masa tenang ini, bukan artinya tenang terhadap potensi hilangnya hak masyarakat. Termasuk ,potensi money politics atau serangan fajar.

"Warga pun penting mewaspadai, jika di hari-hari tenang ini ada genderuwo yang menakut-nakuti mereka dengan intimidasi atau mengambil kedaulatan mereka," kata Hidayat. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya