- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Depok mencatat, ada sebanyak 2.780 Tempat Pemungutan Suara atau TPS di kota itu rawan terjadinya pelanggaran. Adapun potensi konflik yang harus diwaspadai, di antaranya kehilangan hak suara, ujaran kebencian atau isu Suku Ras dan Agama atau SARA, hingga politik uang, atau yang biasa disebut serangan fajar.
Humas Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet mengungkapkan, dari 2.780 TPS rawan terbagi dalam beberapa kategori tingkat kerawanan yang diukur berdasarkan empat variabel, di antaranya penggunaan hak suara atau hilangnya hak pilih, kampanye atau ajakan memilih kandidat saat hari pelaksaan, netralitas petugas TPS, dan politik uang.
Untuk ancaman kehilangan hak suara, jelas Dede, pihaknya menemukan ada sebanyak 1.249 TPS. Ini terjadi akibat beberapa faktor, salah satunya jumlah pemilih tambahan atau DPTB.
"Ini yang harus diwaspadai adalah kekurangan surat suara. Misalnya, ada satu TPS pemilih tetapnya 259 orang, nah menurut aturan, harus disiapkan surat suara tambahan dua persen. Artinya, hanya sekitar lima lembar. Apakah ini cukup," katanya
Kondisi ini, lanjut Dede, semakin dikhawatirkan sebab ada sekitar 657 pemilih khusus, yang mengandalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Pemilih khusus ini bisa saja, sebab dalam aturan yang berlaku saat ini bisa mencoblos hanya dengan memberikan surat keterangan atau KTP," ujarnya
Kemudian, untuk ada 50 TPS yang berpotensi terjadi politik uang. Hal ini merujuk pada sejumlah temuan yang didapati Bawaslu dalam Pemilu beberapa tahun lalu. Berdasarkan rekam jejak Pemilu lalu, Bawaslu juga mewaspadai sembilan TPS yang berpotensi terjadiya penghasutan menggunakan isu SARA.
"Dari hasil rekam jejak Pemilu lalu, kami juga mewaspadai 34 TPS yang pernah terjadi kecurangan, yakni keterlibatan petugas TPS terhadap calon tertentu, ya tidak netral. Nah, untuk kasus ini sudah kami antisipasi dengan memecat para pelakunya. Jumlahnya cukup banyak," ungkapnya.
Selain itu, Bawaslu juga menyebut ada sebanyak 32 TPS yang rawan kekurangan logistik akibat rusak. "Kita sebenarnya sudah sounding, selalu tanyakan bagaimana pemenuhan logistik. Sejak DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPS (Daftar Pemilih Sementara) sudah kami bahas sebagai bentuk pencegahan kita dengan kekurangan surat suara tapi sampai sekarang belum juga dikirim oleh KPU pusat," tutur Dede
Terpisah, untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan saat pencoblosan, Tim Dozer, yang berafiliasi pada pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-ma’ruf Amin, bakal mengerahkan ribuan relawannya untuk mengawasi sebanyak 5.775 TPS di Kota Depok.
"Jadi, memang Tim Dozer kita akan kerahkan semua untuk setiap TPS yang jumlahnya ada lebih dari lima ribu TPS di Kota Depok. Ini kami kerahkan untuk menguatkan keamanan, intinya kami siap mengawal suara 01 secara maksimal di semua TPS," kata Ketua Dozer, Koordinator Wilayah Depok, Sri Mayanti
Terkait hal itu, wanita yang akrab disapa Maya ini mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat terkait. "Bentuk pengamanan kami di luar TPS, kami hanya memantau saja jadi kalau ada kecurangan akan segera kami laporkan," katanya
Maya berpesan pada para relawan Dozer, untuk terus bergerak mengawal pesta demokrasi, khususnya saat pencoblosan nanti. "Imbauan saya, cuma satu untuk para relawan, jangan tidur, terus bergerak," tegasnya. (asp)
