- VIVA.co.id/Lilis Khalis
VIVA - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon menilai, kasus surat suara tercoblos di Malaysia, harus tetap diusut. Meskipun, surat suaranya tak akan dihitung.
"Itu boleh saja dan memang tidak bisa dihitung dan bisa jadi sampah, tetapi tindakan pelanggarannya terkait dengan pelanggaran pidana pemilunya, menurut saya harus diusut dan tidak bisa itu dianggap lalu. Karena, kalau dianggap lalu, itu artinya KPU (Komisi Pemilihan Umum) sudah berpihak. KPU berarti melindungi kecurangan, kalau hanya menganggapnya seperti itu," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin 15 April 2019.
Menurutnya, KPU bertanggung jawab untuk mengungkap 'dalang' kasus ini. Sebab, ini adalah sebuah kejahatan demokrasi dan pengkhianatan terhadap politik Indonesia.
"Kita berharap, sebenarnya harus dimulai dari penyelenggara pemilunya. KPU, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), itu yang harus mencegah. Kemudian, aparat juga harus netral. Aparat keamanan dan birokrasi harus netral," kata Fadli.
Ia menilai, parpol pasti akan menjaga dari kecurangan. Tetapi, yang paling penting adalah mencegah dengan netralitas.
"Dan, berusaha memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemilu ini adalah pemilu yang jujur dan adil. Sekarang ini mulai ternodai, terutama dengan kasus di Malaysia. Dan, itu kecurangan yang sangat masif yang baru terbongkar sekarang ini. Kan, tidak pernah ada di pemilu sebelumnya ada kasus seperti yang terjadi di Malaysia," kata Fadli.
Ia menjelaskan, kecurangan ini bukan meningkatkan golput, tapi meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Hal ini dianggap berbahaya.
"Karena, pemilu ini adalah cara yang beradab untuk berkompetisi, merebut kekuasaan secara damai dan konstitusional. Kalau masyarakat menjadi tidak percaya lagi kepada pemilu. Lantas, apa yang akan terjadi? kan bisa kisruh bisa rusuh," kata Fadli.
Ia berharap, KPU dan Bawaslu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Mereka ini bisa jadi penyelenggara yang jujur, adil, dan menjaga terhadap berbagai macam upaya intervensi kecurangan yang sekarang sudah terjadi.
"Baik di Malaysia, dengan surat suara tercoblos maupun kita melihat video-video di berbagai negara yang lain, ada juga diskriminasi dalam pemilih," kata Fadli. (asp)
