- VIVA/Yasir
VIVA – Empat eks kepala daerah beserta 907 narapidana atau warga binaan lain di Lapas Kelas 1 Makassar belum menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019, Rabu, 17 April 2019.
Keempatnya antara lain mantan wali kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, mantan wali kota Palopo Pattedungi Andi Tenriadjeng, mantan bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin, dan mantan bupati Barru Andi Idris Syukur.
Penyebabnya, KPU hanya menyediakan 84 kertas suara untuk empat TPS di dalam lapas itu. Sementara warga binaan yang memiliki hak suara di Lapas Kelas 1 Makassar mencapai 995 pemilih.
Ilham Arief Sirajuddin pun mengungkapkan kekecewaannya karena harus menunggu kertas suara susulan. Hingga pukul 14.00 WITA, kertas suara belum juga sampai ke TPS di dalam lapas. Ia berharap, hak pilihnya tak hilang akibat tidak ada surat suara.
“Nah, sekarang pemilih tambahan kita sudah mendaftar tapi sampai jam segini belum ada kertas suaranya. Jangan sampai kita menunggu lantas kertas suara tidak ada datang, berarti hilang lagi kita punya hak,” keluhnya.
Kekecewaan juga diungkapkan oleh mantan anggota DPRD Sulsel Adil Patu. Warga binaan kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Sulsel pada 2008 itu mengaku lelah menunggu berjam-jam di depan TPS, tetapi belum bisa masuk ke bilik suara.
"Pertanyaan harus dialamatkan ke KPU, kenapa KPU sudah tahu 1000 warga binaan yang didaftarkan hanya diberikan ke 84 orang. Nanti sisanya ambil TPS lain. Berarti sisanya selesai pemilu, dong," ujarnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan, Misnah M Attas, yang berkunjung ke Lapas Klas 1 Makassar menyampaikan bahwa surat suara untuk DPTb di TPS Lapas memang tidak disiapkan. Sebab, hanya 84 orang yang terdaftar di DPT dan warga binaan lain merupakan pemilih pindahan.
"Memang surat suara tidak langsung disediakan di sini, karena mereka pemilih pindahan. Yang DPT di sini hanya 84 pemilih," kata Misnah. (mus)
