- Instagram Aburizal Bakrie @aburizalbakrie.id
VIVA – Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke hari ini secara serentak melaksanakan pesta demokrasi atau Pemilu bersama-sama. Pemilu 2019 dinilai berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, sebab pada coblosan hari ini, masyarakat bingung karena pelaksanaan Pileg dan Pilpres dilakukan bersamaan.
Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau ARB mengakui masyarakat mengalami kesulitan dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu 2019 yang dilaksanakan serentak. Untuk itu pria yang akrab disapa Ical itu berharap, pemilu serentak ini dapat ditinjau ulang.
"Pemilih itu ketika pemilu itu dilakukan secara bersama-sama, DPD, DPRD, DPR RI, dan Pilpres yang dilakukan secara bersama-sama, akibatnya banyak rakyat merasa sulit untuk mengerti tentang proses memilih ini. Disatukannya Pileg dan Pilpres ini menyulitkan," kata Aburizal Bakrie usai menggunakan hak pilihnya di TPS 50 Menteng Jakarta Pusat, Rabu 17 April 2019.
Selain itu, Ical mengkritisi masa kampanye pada Pemilu 2019. Politikus senior Partai Golkar itu menilai, waktu enam bulan masa kampanye yang digunakan oleh partai politik, para caleg, serta kandidat capres dan cawapres cenderung menyebabkan gesekan di arus bawah. Dengan demikian, ia berharap, pemilu mendatang waktu kampanye dapat dipangkas dari ketentuan enam bulan tersebut.
"Proses kampanye sampai 6 bulan, meski pun resminya hanya 3 minggu, tapi proses kampanye yang lama itu yang saya kira menyebabkan terbelahnya rakyat Indonesia. Saya kira ini mesti kita tinjau kembali," ujarnya.
Tidak hanya itu, Ical juga mengkritisi jarak waktu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang cukup panjang. Menurut Ical, pelaksanaan pemilu dilakukan sejak 17 April, dan perhitungan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU perkiraan hanya memakan waktu dua pekan setelah coblosan, atau sekitar akhir April 2019. Sementara, waktu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih baru bisa dilakukan pada 20 Oktober 2019. Jeda waktu sekitar lima bulan ke depan itu menurut Ical, sangat tidak efektif untuk jalannya roda pemerintahan.
"Sekarang ini baru bulan April, baru akan dilantik Oktober nanti. Saya kira sulit bagi presiden yang jadi nanti andai kata kalau ada perbedaan presidennya. Saya kira baik kalau seumpama waktunya diperpendek saja," katanya.
Ical menyadari, proses pemilu 2019 ini telah meningkatkan eskalasi politik nasional. Meningkatnya eskalasi politik nasional itu juga berpengaruh pada memanasnya situasi di arus bawah. Sehingga ia berharap dengan diperpendeknya waktu kampanye dan jeda waktu pelantikan dapat meminimalisir terjadinya pergesekan antar masyarakat di bawah.
"Memang situasinya (pemilu 2019) agak meningkat, agak sedikit memanas. Tapi Insya Allah lah, setelah ini merah putih yang berkibar kembali," ujarnya.
