SBY Larang Kader Demokrat Terlibat Gerakan yang Melanggar Hukum

Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan surat suara saat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu serentak 2019, di salah satu TPS, di Singapura
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Anung

VIVA - Beredar surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di media sosial Whatsapp. Surat itu ditujukan kepada para pimpinan partai.

Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019

Kepastian bahwa surat itu benar dari SBY datang dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. Dia membenarkannya.

"Ya," jawab Syarief saat dikonfirmasi VIVA, Kamis, 18 April 2019.

AROPI: Dibanding Musim Pemilu 2019, Tingkat Kepercayaan Terhadap Lembaga Survei Naik 7,6%

Namun, Syarief memastikan bahwa SBY tidak memberikan arahan pada jajaran Partai Demokrat untuk keluar dari BPN. "Tidak ada arahan seperti itu," jawabnya lagi.

Dalam surat itu, SBY menuliskan bahwa situasi politik setelah pemungutan suara menunjukkan ketegangan yang bisa membahayakan keamanan bangsa. Dia pun menginstruksikan agar para pimpinan Demokrat terus memantau perkembangan situasi di tanah air.

Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas

Selanjutnya, SBY meminta mereka memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.

"Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama," tulis SBY.

Berikut surat lengkap dari SBY yang beredar melalui Whatsapp:

Dari: Ketum PD

Kepada:

1. Sekjen selaku Pelaksana Tugas Harian PD

2. Kawanbin PD

3. Kawanhor PD

4. Waketum PD Syarief Hasan

Tembusan: Dankogasma PD

1. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat, untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di tanah air.

2. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.

3. Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.

4. Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.

*

Yth. Sekjen,

Cc.

- Waketum Bpk Syarief Hasan

- Komandan Kogasma AHY

Arahan Ketum, untuk sementara waktu, seluruh pimpinan Partai maupun kader PD yang “berdinas” di BPN agar sekarang juga kembali ke WP41 untuk konsolidasi. Demikian untuk dilaksanakan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya