Jaringan Kiai-Santri ke Amien Rais: Jangan Ikut Mendelegitimasi KPU
- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Kelompok relawan pendukung pasangan calon Jokowi-Ma'ruf Amin, Jaringan Kiai-Santri Nasional atau JKSN, merespons pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais, perihal klaim kemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jawa Timur. JKSN khawatir sikap Amien itu bagian dari upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum.
"Itu yang saya sesalkan, jangan sampai sekaliber beliau (Amien Rais) terpengaruh oleh informasi-informasi di sekitarnya yang ada maksud mengarah pada mendelegitimasi KPU," kata Sekretaris Jenderal JKSN, Zahrul Azhar Asad, di Posko JKSN, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu, 20 April 2019.
Dia mengatakan, sebagai pendukung salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden, amat wajar Amien mengeluarkan pernyataan seperti itu. "Tapi ketika berposisi sebagai guru bangsa, saya yakin beliau tidak dalam posisi yang bijak menyatakan seperti itu," ujarnya.
Secara umum Gus Hanz melihat, muncul indikator upaya mendelegitimasi KPU. Dia khawatir hal itu tidak dilakukan oleh kubu 01 maupun 02, tapi oleh kelompok tertentu yang tidak menginginkan demokrasi berjalan di negeri ini. "Jangan ada upaya delegitimasi peranan KPU. Jangan sampai over acting yang melebihi kapasitasnya sehingga medelegitimasi KPU," kata kiai muda yang akrab disapa Gus Hans itu.
Gus Hanz juga menyoroti sebaran narasi ketidakpercayaan pada penghitungan. "Kami menghargai karya ilmiah yang merupakan science based approach atau mengedepankan keilmiahan. Salah satunya adalah quick count. Tapi kami tidak menjadikan quick count sebagai satu-satunya metode, namun menjadi salah satu pegangan kita selama belum ada hitungan lengkap dari KPU," ujarnya.
Beredar video Amien Rais yang mengklaim Prabowo-Sandi unggul di Jatim. "Saudara-saudaraku, terutama di Jawa Timur, kan semua yang menghitung, bukan hanya quick count lagi, (ini) real count tiga lembaga yang diakreditasi oleh Bawaslu mengatakan, ini sebuah rahmat minallah, ternyata 02 itu menang di Jawa Timur."
KPK Sebut Prabowo Subianto Tak Perlu Setor Nama-Nama Calon Menterinya
Presiden terpilih Prabowo Subianto, dikatakan tidak perlu menyetor nama-nama calon menteri, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi nama-nama itu distabilo tertentu.
