- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Direktur Rumah Mediasi Indonesia, Ridha Saleh, meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hasil rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilu dari KPU. Termasuk kepada kedua tim pemenangan pasangan capres dan cawapres untuk tidak saling mengklaim kemenangan.
"Elite politik diharapkan memberikan contoh bagaimana melaksanakan demokrasi yang konstitusional," kata Ridha di Jakarta, Senin, 22 April 2019.
Mantan Anggota Komnas HAM ini mengatakan, elite politik seyogianya menghargai masyarakat yang sudah memberikan hak pilihnya di pemilu legislatif dan pilpres pada 17 April 2019 lalu.
Ridha membeberkan data bahwa partisipasi pemilih di Pemilu 2019 cukup tinggi mencapai 80,90 persen. Angka itu melebihi target KPU sebesar 77,5 persen.
"Ini menggambarkan bahwa partisipasi dan kesadaran politik warga negara akan kedaulatan mereka dalam menentukan masa depan bangsa semakin menggembirakan. Fakta tersebut tidak bisa diartikan semata-mata karena antusiasme masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden atau untuk calon legislatif. Lebih dari itu harus dilihat bahwa pelaksanaan pemilu tahun ini jauh lebih demokratis. Tingkat kepercayaan dan harapan rakyat terhadap pemerintah jauh lebih tinggi," katanya.
Partisipasi politik rakyat, kata Ridha, harus diletakkan dalam konteks besar politik Indonesia. Di mana hak pilih bukan semata-mata berarti hak setiap orang untuk memilih calon yang dipilihnya. Namun arti dari kemuliaan hak pilih itu terletak pada keinginan dan partisipasi politik setiap warga negara sebagai pemangku hak pilih untuk menghormati konstitusi.
"Pada pemilu kali ini, kita masih melihat kendala teknis dari penyelenggara pemilu yang menyebabkan pelaksanaan pemilu di sejumlah daerah bahkan di luar negeri terjadi insiden hilangnya hak pilih warga negara karena rumitnya teknis dan baru pertama kalinya kita melaksanakan pemilihan umum secara bersamaan. Namun kita juga harus memahami bahwa pemilu kali ini dipersiapkan dengan niat baik oleh penyelenggara pemilu," ujar dia.
Ridha berpesan agar semua pihak bersabar karena masih ada dua rangkaian pemilu yaitu perhitungan dan penetapan pemenang. Bahkan ada kesempatan waktu bagi pihak yang kalah untuk menggunakan hak hukumnya dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi jika dalam penyelenggaraan pemilu dianggap telah terjadi kecurangan yang terorganisir, sistemik dan meluas.
Hal senada disampaikan pengamat politik, Ujang Komarudin. Ujang menyayangkan fenomena saling klaim kemenangan. Pasalnya proses perhitungan masih berlangsung.
"Demokrasi dan kontestasi politik memang mengharuskan kedua kubu yang bersaing untuk memiliki kesabaran tingkat tinggi dalam menunggu hasil perhitungan dari KPU," kata Ujang.
Menurut Ujang, dengan telah usainya perhelatan pesta demokrasi lima tahunan, semua pihak seharusnya bisa lebih mencairkan suasana. Bukan justru saling klaim kemenangan hanya akan menambah suasana politik makin panas.
Saling klaim kemenangan di banyak daerah atau provinsi, kata Ujang, tidak akan bermakna apa-apa karena capres dan cawapres dengan suara terbanyaklah yang akan menang.
"Menang di banyak daerah itu tidak berarti menang pilpres jika tidak mendapatkan suara terbanyak. Mari kita arif dan bijaksana dalam menilai ketentuan perundang-undangan. Jangan menafsirkan sepenggal-sepenggal. Sehingga rakyat tidak mendapatkan informasi yang benar," ujanya.
