Soal Evaluasi Pemilu 2019, Banyak yang Perlu Dipertimbangkan

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menunjukkan surat suara kepada para saksi saat dilakukan perhitungan lanjutan di TPS bersebelahan dengan Pos Lanal Pusong di Desa Pusong Baru, Lhokseumawe, Aceh
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Rahmad

VIVA –  Sejumlah pihak mengharapkan adanya evaluasi pemilihan umum serentak karena banyaknya petugas penyelenggara yang meninggal. Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengaku juga mendengar hal itu.

Ketua KPU Minta Maaf kepada KPPS karena Negara Belum Mampu Belikan HP

"Sepertinya banyak pihak yang mengharapkan evaluasi," kata Moeldoko di Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu 24 April 2019.

Mengenai bagaimana tindak lanjut usulan evaluasi itu, menurutnya tidak sesederhana itu. Moeldoko menilai pasti banyak yang perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan evaluasi.

Tahapan Pilkada Jakarta 2024: Pendaftaran Paslon Dibuka 27 Agustus

"Ini kan urusan politik. Jadi enggak gitu saja. Jadi akan dibicarakan, mengambil kebijakan," ujar Moeldoko.

Sementara terkait apakah Indonesia perlu menerapkan e-voting, dia menilai hal itu juga tidak mudah. Apalagi Indonesia juga katanya adalah negara yang besar.

KPU Lapor DPR Ada 181 Anggota PPK, PPS dan KPPS Meninggal Dunia Selama Pemilu 2024

"Ya mungkin masih terlalu sulit karena sebaran kita terlalu besar. Enggak mudah ya," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemilihan umum sebaiknya dipisah antara pemilihan legislatif dan presiden. Dia mempertanyakan apakah Pemilu serentak harus dipertahankan terus jika melihat banyak petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia.

"Apa itu diteruskan lagi supaya lima tahun lagi ada yang meninggal ratusan orang karena kelebihan, karena capek, karena menghitung lama? Ini harus sesuai, proposional lah," kata JK di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa 23 April 2019.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya