- VIVA/Eduward Ambarita
VIVA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu 24 April 2019.
Kedatangan Mahfud ingin mengetahui progres kerja penyelenggara pemilu pascapemungutan suara yang berlangsung 17 April 2019.
Usai menengok ruangan kerja dan beberapa perangkat milik KPU, Mahfud meyakini seperti kunjungan sebelumnya ke kantor tersebut bahwa lembaga yang diketuai Arief Budiman itu telah bekerja secara profesional.
"Kami merasa risih juga, merasa terganggu dengan perkembangan terakhir di mana ada tudingan dan dugaan terjadi kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur di KPU. Sebelum pemungutan suara kami datang menyatakan bahwa KPU profesional, sehingga ketika ada berita seperti ini kami terganggu ingin mengecek apa yang sebenarnya terjadi," kata Mahfud saat menyampaikan keterangan pers yang turut didampingi sejumlah komisioner KPU.
Mahfud pun menjelaskan soal kesalahan input data yang belakangan menjadi polemik di media sosial. Dari data yang diperoleh dan dipantau sendiri olehnya terdapat 105 tempat pemungutan suara (TPS) yang diketahui mengalami kekeliruan memasukkan data.
Jumlah itu kemudian dibandingkan dengan data yang sudah masuk hingga sore ini sebanyak 241 ribu TPS lebih. Dari data tersebut, 24 TPS di antaranya berdasarkan laporan masyarakat dan sisanya atas temuan KPU.
"Dikoreksi sendiri karena ditemukan sendiri di mana masyarakat tidak tahu kebenarannya. Dari situ kekeliruan itu berarti hanya ada 0,0004 persen. Berarti ada 1:2.500 TPS. Dari situ menjadi tak mungkin kalau mau ada rekayasa terstruktur. Kalau terstruktur mestinya berpersen-persen. Tidak mungkin ada kesengajaan," tuturnya.
"Yang menarik, kesalahan itu bukan hanya terjadi dan hanya memenangkan satu paslon. Dua paslon sama-sama mendapat keuntungan dan kerugian dari beberapa kesalahan entry itu. Jadi tak mungkin terstruktur," kata dia.
Mahfud yang didampingi Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid atau dikenal Alissa Wahid dan Guru Besar Statistika Institut Pertanian Bogor Asep Saefuddin meminta agar masyarakat tenang mengingat arus informasi yang begitu deras beredar soal kecurangan pemilu.
Sementara itu, Alissa Wahid menuturkan bahwa isu dugaan kecurangan pemilu yang belakangan marak seakan ingin memengaruhi sentimen emosi masyarakat. Ia menjamin, kelompok yang kini dinaunginya bersama para tokoh tidak punya afiliasi dengan salah satu kontestan pemilu saat ini.
Alissa merasa, era post truth atau dikenal politik pascakebenaran telah menjadi fenomena di berbagai lapisan dunia dengan menggelontorkan kabar bohong secara masif. Tujuannya kata dia, agar masyarakat tidak merasa aman dan nyaman atas situasi penyelenggaraan pemilu.
"KPU sudah melakukan proses yang cukup transparan, prudent. Jadi lapisan verifikasinya banyak. Ada (sistem) Situng justru yang sekarang malah digunakan hoaks juga," kata dia.
Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengapresiasi dukungan yang datang dari tokoh masyarakat.
Tinjauan yang dilakukan Mahfud dan sejumlah tokoh pun sekaligus menjadi koreksi bersama termasuk lembaganya untuk terus bekerja secara transparan dan independen.
"Kami menerima masukan dan catatan agar penyelenggara pemilu tetap teguh menjalankan tugas-tugas yang profesional independen dan berpegang teguh pada ketentuan dalam undang-undang," kata Arief.
