- VIVA/Rifki Arsilan
VIVA – Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily memprediksi, partainya tidak akan lagi mendapat jatah kursi ketua DPR periode 2019 - 2024.
Mengacu undang-undang yang baru direvisi tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), format pemilihan alat kelengkapan dan pimpinan parlemen secara proporsional atau dengan suara terbanyak hasil pemilu.
Partai Golkar diklaim Ace, bakal bertengger di posisi kedua. Karena itu, kemungkinan hanya bakal mendapatkan jatah wakil ketua.
"Sebagaimana kita tahu bahwa menurut Undang-undang MD3, kita akan dapat alokasi sebagai pimpinan DPR walaupun bukan ketua," kata Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 9 Mei 2019.
Namun, Ace menyampaikan, kalau posisi pimpinan parlemen dari partainya belum dibahas. Menurut dia, pembahasan mengenai hal itu baru akan diajukan, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan hasil perolehan suara pemilu pada 22 Mei 2019 mendatang.
"Soal siapa, tentu kita akan bicarakan, setelah nanti KPU secara resmi menetapkan kemenangan Partai Golkar pada posisi kedua tersebut," katanya.
Lebih lanjut, Ace mengatakan, performa Golkar dalam pemilu kali ini terbilang baik dibanding lima tahun belakangan saat diterpa berbagai isu perpecahan dan ada kader yang tersangkut kasus korupsi.
Namun, dia memastikan, gejolak dalam internal Partai Golkar membuktikan kalau partainya merupakan organisasi yang matang dan berpengalaman.
"Kami juga perlu mengapresiasi atas kinerja para caleg. Karena kekuatan Golkar ada pada caleg yang telah bekerja luar biasa di dapil," katanya. (asp)
