- VIVA/Adi Suparman
VIVA - Ketua Tim Kampanye Daerah Ma'ruf-Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mempertanyakan sikap calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil Pemilu 2019 yang dilakukan KPU.
Mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan bila Prabowo menolak hasil pemilu berarti tidak mengakui hasil pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan legislatif. Mengingat, pilpres dan pileg dilaksanakan berbarengan.
"Sehingga pengakuan atau penolakan terhadap hasil pemilu, berarti penolakan terhadap satu paket kegiatan. Bukan hanya penolakan terhadap hasil pilpres, tetapi juga hasil pemilihan DPD dan anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Berarti konsekuensinya menolak hasil pileg di berbagai daerah," ujar Dedi dalam keterangan resmi, Rabu, 15 Mei 2019.
Lebih lanjut, kata Dedi, sikap Prabowo tersebut seharusnya tegas. Kalau dianggap pemilu curang berarti pileg pun sama. Termasuk, melejitnya peroleh suara Gerindra.
"Saat KPU mengesahkan hasil pileg, maka semuanya bahagia. Bahkan, banyak yang sudah syukuran. Tapi giliran pilpres menolak, ya nggak bisa. Harus konsisten, kalau menolak Pilpres, ya menolak Pileg juga. Tidak bisa sepotong-sepotong," terang ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.
Kubu Prabowo harus memahami bahwa dalam Pemilu itu terdapat aspek logis, yakni calon presiden memiliki dampak elektoral terhadap partai pengusung. Misalnya, di daerah ketika Jokowi-Ma'ruf menang, maka suara PDI-P mengalami kemenangan.
"Itu sebelumnya sudah diprediksi oleh riset yang diumumkan lembaga survei. Ada efek elektoral yang akan ditimbulkan Pilpres. Yang paling menikmati kan PDI-P dan PKB. Sementara Golkar hanya bisa bertahan. Dan, kita terima itu sebagai sebuah konsekuensi dalam berpolitik," katanya.
Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019
Pelaksanaan Pemilu 2024, yang rekapitulasi suara tuntas dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU pada Rabu malam, 20 Maret 2024, dinilai sangat kondusif. Dibanding 2019.
