- VIVA/Satria Zulfikar
VIVA – Ratusan kader Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat, pendukung maupun relawan menggelar syukuran kemenangan Prabowo-Sandi di NTB. Acara digelar di Kota Mataram, Rabu 15 Mei 2019.
Ketua Pemenangan Prabowo-Sandi di NTB, Ali Usman Ahim Alkhairi mengatakan, Partai Gerindra di NTB, menentukan sikap dalam Pilpres 2019, dengan menolak rekapitulasi suara dari lima provinsi besar di Indonesia. Hal tersebut, sesuai sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga di Jakarta, yang mengklaim kemenangan Prabowo-Sandi 54 persen.
"Sikap kader Gerindra, koalisi, dan seluruh relawan, kami mengikuti pemaparan kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Kami menolak rekapitulasi suara di lima provinsi, yaitu Bali, Jateng, Jatim, dan provinsi lain," ujarnya.
Dia mengatakan, ada konspirasi besar yang tidak menghendaki Prabowo-Sandi menjadi Presiden dan Wakil Presiden, sehingga Tim Pemenangan Prabowo-Sandi akan menempuh jalur hukum memperkarakan indikasi kecurangan saat pemilu.
"Seakan ada konspirasi besar yang tidak menginginkan Prabowo jadi Presiden. Kita menempuh jalur konstitusional, kita mempertimbangkan melaporkan ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
Ketua Badan Pengawas dan Disiplin Partai Gerindra, Bambang Kristiono meminta masyarakat mengawal suara Prabowo. Dia yakin, Prabowo akan terpilih menjadi Presiden.
"Tetap semangat dan optimis mengawal suara kemenangan sampai pada satu keputusan Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Ridwan Hidayat mengatakan, terkait banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal, agar pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa dan membuat tim pencari fakta.
"Kami mengusulkan membuat status ini merupakan kejadian luar biasa dan segera diusut secara tuntas penyebab kematian, sehingga tidak muncul kecurigaan-kecurigakan. KPPS yang meninggal hendaknya diberikan gelar pahlawan demokrasi, keluarga besar Partai Gerindra ikut berbelasungkawa," ungkapnya.
"Kita tidak bisa pungkiri, masih banyak ditemukan kecurangan terjadi di beberapa daerah tentu mencoreng tumbuh dan berkembangnya demokrasi yang sehat. Kami usulkan membuat sebuah tim pencari fakta untuk kita bongkar, sehingga lahirlah rasa keadilan untuk bangsa ini," ujarnya. (asp)
