- VIVA/Bayu Nugraha
VIVA – Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang gugur jadi perhatian. Setidaknya saat ini tercatat 573 anggota KPPS meninggal saat bertugas.
Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formapi) meminta evaluasi pelaksanaan pemilu. Formapi menginginkan pemerintah lebih serius dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.
"Prosedur tata kelola itu yang belum dipikirkan secara serius oleh penyelenggara pemilu. Saya kira evaluasi dilakukan setelah penetapan pemenang nanti," kata peneliti Formapi, Lucius Karus di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 18 Mei 2019.
Dia mengatakan praktis pemilu 2019 lalu hanya berfokus pada menarik pemilih untuk memberikan hak suaranya. Perhatian pada pihak penyelenggara seolah tersingkirkan.
"Tidak ada yang punya perhatian pada penyelenggara sendiri. Memastikan ada petugas saja itu satu tugas yang berat, apalagi kemudian memastikan mereka bekerja dengan baik. Saya kira itu belum ditangani secara baik di pemilu 2019," kata Lucius.
Dia menambahkan tantangan pemilu 2019 menjadi lebih berat. Karena Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara bersamaan.
Selain itu dia melihat penyelenggara pemilu juga kurang persiapan. Hal itulah yang menjadikan kesan pemilu 2019 terlihat tidak siap.
"KPU-Bawaslu sendiri tidak punya pengalaman terkait hal baru ini (pemilu serentak). Semua banyak coba-coba. Jadi memang, saya kira banyak hal yang tak sempat dipikirkan secara detail. Penyelenggaraan pemilu membutuhkan detail dalam persiapannya," ucap Lucius.
Untuk itu, dia juga meminta pada DPR agar ikut memperhatikan gelaran pemilu. Menurutnya, DPR harus lebih aktif dalam mengawal pesta demokrasi.
"Ini pesan ke DPR juga. Jangan hanya merepotkan para penyelenggara. Saatnya DPR memberikan kepercayaan penuh ke penyelenggara pemilu, memastikan pemilu berjalan dengan baik," katanya. (ase)
