- VIVA/Muhammad AR
VIVA – Polisi berjanji membebaskan Iyus Khaerunna alias Ustaz Iyus, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Bogor Raya, yang ditangkap karena sangkaan pelanggaran Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor Kombes Pol Hendri Fiuser mengatakan, aparatnya sudah memeriksa Ustaz Iyus sejak ditangkap kemarin. Dia tak menjelaskan hasil pemeriksaan itu tetapi berjanji segera mengembalikan Ustaz Iyus kepada keluarganya.
“Pemeriksaan sudah cukup, dan saya sudah berkoordinasi dengan para ulama dan ustaz serta kuasa hukumnya. Insya Allah hari ini bisa kita kembalikan,” kata Hendri saat menemui massa pengunjuk rasa Aksi Tolak Kecurangan Pemilu di halaman Tugu Kujang, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 18 Mei 2019.
Dia juga mengapresiasi massa demonstran yang berunjuk rasa dengan tertib saat itu. Unjuk rasa memang bagian dari kegiatan penyampaian aspirasi dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Polisi pun, katanya, tak akan menghalang-halangi unjuk rasa itu sepanjang kegiatannya tidak melanggar kepentingan umum dan tidak menyampaikan hal yang berbau SARA dan diskriminasi.
Setelah pidato singkat Hendri, unjuk rasa itu diakhiri dengan doa bersama lalu massa kembali ke titik kumpul di Masjid Raya untuk melaksanakan sujud syukur.
Demo pemilu
Sejumlah elemen masyarakat di Bogor yang tergabung dalam Forum Kedaulatan Rakyat (FKR) berunjuk rasa damai di halaman Tugu Kujang, Kota Bogor. Massa menuntut Iyus Khaerunnas dibebaskan sekalian meminta pemerintah mengusut indikasi kecurangan dalam pemilu 2019.
Aksi dimulai dengan berkumpul di Masjid Raya Bogor kemudian berjalan menuju halaman Tugu Kujang. Sambil berjalan, massa melantunkan zikir, selawat dan doa untuk bangsa. Meski sedang berpuasa, massa terlihat semangat berjalan kaki.
Wakil Ketua FKR Ustaz Wilyudin Dhani mengatakan, aksi ini adalah jalan santai sambil berdoa untuk kebaikan bangsa. “Selain itu aksi ini juga dalam rangka melaksanakan kewajiban amar makruf nahi munkar untuk melawan segala kezaliman,” ujarnya.
“Aksi kita untuk menyampaikan pendapat, dan ini dilindungi undang-undang. Terkait Pemilu, kalau diawali dengan curang maka ke depan itu bisa curang lagi, maka kita tidak boleh membiarkan sampai kebenaran bisa menang. Jadi aspirasi kita tolak pemilu curang dan diskualifikasi paslon curang,” kata koordinator aksi, Gartono.
