- VIVA.co.id/Lilis Khalis
VIVA – Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, menganggap tenggat persidangan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi sangat ketat dan padat. Waktunya terlalu pendek untuk mengurai persoalan yang mendalam.
"Dan sebenarnya secara logika waktunya sangat pendek, terlalu pendek bahkan untuk mengurai sebuah persoalan yang dalam, persoalan nasional," katanya di kompleks Parlemen di Jakarta, Senin, 17 Juni 2019.
Seharusnya, kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, tenggat waktu persidangan sengketa pemilu diberikan lebih panjang lagi untuk semua pihak. Tujuannya agar bisa mengeksplorasi dan mencari kebenaran serta keadilan.
Keputusan akhirnya memang pada para hakim konstitusi yang berjumlah sembilan orang itu. Pihak pemohon maupun termohon tak dapat berspekulasi tentang akan menjadi apa para hakim menjatuhkan vonis, meski andai semua alat bukti dan kesaksian sudah dihadirkan di persidangan.
Namun, Fadli berharap bahwa sekurang-kurangnya para hakim tak memutuskan perkara hanya berdasarkan angka-angka hasil pemilu presiden atau semacam juru hitung. "Saya yakin para hakim juga bukan seperti yang dianggap sebagai hakim kalkulator tapi bagaimana mencari esensi-esensi, substansi-substansi, dari persoalan yang berkembang."
Saat ditanya soal perbaikan tim hukum 02 seharusnya tak diterima, ia mengatakan seharusnya hal substansi maupun bukti ataupun esensi yang penting tak bisa mengalahkan persoalan administratif. Sebab kubu Prabowo-Sandiaga pada dasarnya mencari keadilan dan kebenaran, bukan masalah administratif.
Prabowo Bertemu Cak Imin, PAN: Jangan Langsung Artikan PKB Sudah Pasti Gabung
Setelah penetapan KPU, Prabowo selaku Presiden terpiih mendatangi markas PKB untuk menemui Cak Imin. Elite pendukung Prabowo pun ikut merespons.
