10 Ribu Personel TNI-Polri Amankan Penetapan Presiden dan Wapres

Suasana kantor depan KPU, Selasa, 21 Mei 2019.
Sumber :
  • VIVA/ Fajar Ginanjar Mukti.

VIVA - Sebanyak 10.811 personel gabungan TNI-Polri mengamankan rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, hari ini, Minggu, 30 Juni 2019.

Prabowo Kaget Ada Pemuda Ngaku Siap Mati untuknya di Pilpres 2019: Saya Suruh Pulang!

"Jumlah personel yang kami libatkan di sekitar wilayah KPU dan sekitarnya ada sekitar 10.811 personel itu gabungan TNI dan Polri," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Harry Kurniawan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu, 30 Juni 2019.

Harry menuturkan, institusi juga melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar kantor KPU. Penutupan dilakukan di Jalan Imam Bonjol kedua arahnya. Selain mengamankan kantor KPU, petugas juga melakukan pengamanan di objek vital lainnya seperti di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, dan DPR.

Prabowo Cerita Tak sampai Satu Jam Putuskan Terima Ajakan Jokowi Gabung Kabinet

"Di luar itu kita juga melakukan penyekatan baik di Bundaran HI, di Semanggi, di Taman Soeropati dan beberapa tempat lain. Ini terkandung maksud agar apabila ada massa atau orang yang memang tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam kantor KPU ini kita bisa lakukan sterilisasi di luar kantor KPU," ujarnya.

Terkait pengamanan calon presiden dan wakil presiden terpilih, Harry menuturkan kepolisian sudah berkoordinasi dengan TNI. Dalam pengamanan ini, kata Harry, Polri akan berada di wilayah ring 2.

Lembaga Survei yang Hasilnya Akurat dan Kredibel Bakal Jadi Rujukan di Pilpres 2024

"Itu nanti kita koordinasi dengan dandim di mana kita sebagai Polri melaksanakan di ring 2. Ring 2 merupakan penyangga unsur TNI," ujarnya.

PSMTI Diterima Presiden Jokowi di Istana

Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas

Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.

img_title
VIVA.co.id
6 Februari 2024