Jelang Pilkada, Airlangga Minta Kapolri Tegas Awasi Protokol Kesehatan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA – Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, meminta ketegasan Kapolri Jenderal Idham Azis. Permintaan itu disebut atas perintah Presiden Jokowi yang meminta kepolisian lebih tegas mengawasi protokol kesehatan masyarakat, terutama pada pelaksanaan pilkada serentak 2020.

img_title Investor Pilih Wait and See Usai Gibran Mundur, Airlangga: Politik dan Ekonomi Harus Dipisah

Baca Juga: Jasa Marga Pastikan Jalan Tol di Kawasan Utara RI Siap Beroperasi

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Catatan Bapak Presiden, pilkada, Bapak Presiden berharap kapolri bisa secara tegas menjaga protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada," ujar Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin 28 September 2020.

img_title Jakarta Dibidik Jadi Kota Global 2045, Airlangga Ungkap Kunci Transformasinya

Menurut Airlangga, Kepala Negara tak ingin pelaksanaan pilkada justru memunculkan masalah baru. Yakni munculnya klaster penularan di daerah hanya gara-gara aktivitas masyarakat selama perheletan pesta demokrasi tersebut.

"Sehingga nanti terkait pilkada ini tidak menjadi klaster pilkada," tutur Airlangga.

img_title Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Diwacanakan Naik pada 2027, Jadi Berapa?

Pada kesempatan itu, Airlangga yang juga menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyampaikan perkembangan tahapan produksi vaksin. Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan peta jalan agar pelaksanaan imunisasi bagi masyarakat berjalan tepat dan efektif. Peta jalan itu akan terumuskan dalam Peraturan Presiden.

"Kemudian roadmap, perpres, roadmap terkait vaksinasi, kemudian juga sedang disebut dashboard untuk tracing daripada vaksin program. Di mana nanti dalam vaksin itu diperlukan tracing siapa yang mendapatkan dan bagaimana efektivitasnya," ujarnya. (art)

Ilustrasi mata uang Yuan

RI Perluas Penggunaan Yuan, Pertamina hingga PLN Didorong Transaksi Energi Pakai Mata Uang China

Pemerintah dengan tegas mendorong penggunaan yuan dalam transaksi energi dan perdagangan dengan China. Pertamina hingga PLN didorong memanfaatkan skema LCT.

img_title
VIVA.co.id
14 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut