Perintah Panglima TNI ke KSAD, KSAU dan KSAL Hadapi Pilkada 2020
- Puspen TNI
VIVA – Panglima TNI Marsekal Hdi Tjahjanto memerintahkan kepada semua jajaran baik Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk membantu pemerintah daerah, KPU dalam melaksanakan Pilkada serentak. Hadi menegaskan, TNI netral dan tidak memihak siapa pun.
Pernyataan itu disampaikan Hadi dalam rapat internal dengan jajaran TNI yang dihadiri KSAD, KSAU dan KSAL serta jajaran Pangkota TNI.
“Jajaran diminta melaksanakan koordinasi terkait pembentukan Posko Gabungan Terpadu sebagai wadah koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengamanan pelaksanaan tahapan pilkada serentak dan penegakan displin protokol kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19,” ujar Hadi dalam keterangan tertulis, Senin, 28 September 2020.
Baca juga: Sebut TNI Penembak Pendeta di Papua, Polri: KKB Sebar Propaganda
Dalam rapat tersebut juga, Hadi memerintahkan agar optimalkan tugas yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020. “Bangun koordinasi yang baik dengan Polri, Pemda dan instansi terkait. Laksanakan sosialisasi Pilkada Serentak tahun 2020 tanpa kerumunan dan pengerahan massa di bawah koordinasi Pokja Bawaslu, dari tingkat pusat sampai daerah. Di sinilah peran satuan kewilayahan sangat strategis,” kata dia.
Mantau KSAU ini menambahkan, kedisiplinan prajurit TNI dalam melaksanakan protokol kesehatan hendaknya juga menjadi contoh keluarga. Sebab, perilaku disiplin prajurit dan keluarga dalam melaksanakan protokol kesehatan akan mencegah dan menekan terjadinya klaster keluarga dan perkantoran di lingkungan TNI.
Terkait pelaksanaan protokol kesehatan, Panglima TNI meminta jajarannya untuk terus membangun sinergitas dengan jajaran Polri dan instansi terkait dalam pelaksanaan Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan.
“Intensifkan pendekatan berbasis kearifan lokal untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat sebagai modal utama mencapai keberhasilan operasi,” ujar Hadi.
Isi Surat KPK ke Panglima TNI soal Penanganan Kasus Korupsi BNPB
KPK mengirimkan surat untuk Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB untuk penanganan bencana
