Cegah Klaster Pilkada di NTB, Lomba Kampanye Sehat Diluncurkan

Launching lomba kampanye sehat di NTB
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan Lomba Kampanye Sehat Pilkada 2020 sebagai stimulus agar pasangan calon menghindari terjadinya klaster baru di tengah pesta demokrasi. Lomba ini bertujuan agar para paslon menuangkan ide dan kreativitasnya melalui kampanye.

Bawaslu Ultimatum Jajaran Tak Main Mata Dalam Proses Rekrutmen Panwascam Pilkada 2024

Kapolda NTB Irjen Mohammad Iqbal mengatakan, dengan lomba ini, para paslon dituntut menunjukkan kreativitasnya dalam berkampanye sesuai protokol kesehatan COVID-19. Lomba ini merupakan lanjutan dari Deklarasi Kampanye Sehat pada 17 September lalu, yang bertujuan meminta tanggung jawab para paslon agar taat hukum terkait protokol kesehatan COVID-19. 

“Akan ada hadiah. Dan pemenang diumumkan seusai coblosan agar tidak ada nuansa politis dari lomba ini. Karena ini memang murni upaya kami bersama untuk mencegah terjadinya klaster baru,” kata Iqbal kepada wartawan, Rabu 30 September 2020.

Resmi! PKS Usung Imam Budi Hartono Jadi Bakal Calon Wali Kota Depok

Baca juga: Deklarasi Protokol Kesehatan Pilkada, Polda NTB Ingatkan Sanksi Pidana

Eks Kadiv Humas Mabes Polri itu menerangkan, dewan juri berasal dari unsur polisi, perwakilan masyarakat, KPU, Bawaslu, dan TNI. "Penilaian nanti berdasarkan sejumlah parameter. Yang paling tinggi skornya tentu saja bentuk kampanye kreatif yang dilakukan,” ucapnya. 

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datang ke Rumah Prabowo, Surya Paloh Sebut Ada Urusan Pilkada

Selain itu, parameter lainnya tentu saja terkait dengan protokol. Seperti ketersediaan Satgas dalam tim pemenangan, efektivitas kampanye kreatif, dan seberapa banyak upaya kampanye itu terhindar dari kerumunan massa. Iqbal menyerahkan kepada paslon untuk mengemas bentuknya. 

Eks Wakapolda Jawa Timur itu mengaku menginisiasi lomba ini untuk terus memanaskan peringatan kepada semua pihak agar taat protokol kesehatan COVID-19.

Sejauh ini, Polda NTB tercatat menginisiasi program Lomba Kampung Sehat, Deklarasi Kampanye Sehat, dan saat ini Lomba Kampanye Sehat Pemilukada 2020. Angka pertumbuhan COVID-19 di NTB pun tergolong kecil, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 30 kasus. 

“Kami tak ingin capaian dari kerja keras berbulan-bulan seperti itu, buyar semua gara-gara pemilukada. Makanya, kami total dalam meminta komitmen semua pihak, terutama paslon. Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Jangan dikorbankan karena ambisi kekuasaan,” kata dia.

Launching lomba kampanye sehat di NTB

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengapresiasi langkah Polda NTB dalam menginisiasi Lomba Kampanye Sehat Pilkada 2020. Fritz menilai Polda NTB cukup proaktif dalam mengaplikasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan aturan lainnya. 

"Saya sangat apresiasi dengan kegiatan Polda NTB agar paslon inisiatif. Secara tidak langsung agar mematuhi terkait dengan peraturan yang sudah ada dan melakukan inovatif. Karena ini lomba dalam satu sisi mengajak masyarakat dan paslon," kata Fritz. 

Fritz memandang kegiatan tersebut merupakan bagian dari usaha negara dalam melaksanakan kampanye dengan aman sesuai protokol kesehatan Covid-19. Dia juga menyoroti tema Lomba Sehat yang berkepanjangan dari Sukses, Harmonis dan Transparan. 

"Sukses bukan hanya sukses melaksanakannya pilkadanya, tetapi tentu dengan proses. Harmonis itu tidak ada emosi. Transparan itu menjunjung tinggi transparansi atau kejujuran atas semua aktivitas. Itu mengenai sukses harmonis dan transparan. Kalau kita melihat bahwa ini mengajak semua paslon untuk fokus di dalam pelaksanaan pilkada dan juga memiliki ide-ide baru," kata dia. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid menambahkan, kegiatan ini sebuah iktikad baik untuk tercapainya pemilu yang aman dari penyebaran virus COVID-19. Dia menganggap harus ada stimulus dari berbagai pihak untuk mengubah budaya kampanye tatap muka yang selama ini sudah mengakar. Dia juga memprediksi lomba ini bisa menekan pertumbuhan COVID di NTB. 

"Kami menangkap spiritnya mestinya ke situ, dia harus berdampak pada pengurangan volume atau intensitas kampanye dalam bentuk tatap muka atau pertemuan terbatas," kata Khuwalid.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya