Wapres Minta Polri Cegah Kegiatan Pilkada yang Abaikan Protokol Corona

VIVA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Polri mengantisipasi kegiatan-kegiatan pilkada yang mengundang kerumunan massa. Aksi itu berpotensi melanggar protokol kesehatan pencegahan virus Corona atau COVID-19.

Ma'ruf juga menekankan agar Polri tetap fokus mengantisipasi ancaman keamanan, meskipun tengah dalam keadaan pandemi Corona. Hal itu disampaikan Ma'ruf dalam seminar Sespimti Polri secara virtual, Jumat 2 Oktober 2020.

"Perlu dilakukan antisipasi dan persiapan yang baik, selain tetap menjaga netralitas sebagai aparat negara, terkait potensi pelanggaran, seperti hoaks dan black campaign (kampanye hitam), money politic (politik uang), komunikasi massa, dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan di masa pandemi," ujar Wapres.

Baca juga: Penerima Bantuan Gaji Bakal Ditransfer Lagi Rp1,2 Juta Bulan Ini

Ma'ruf juga menghargai komitmen segenap pimpinan dan jajaran Polri dalam menjaga ketertiban masyarakat agar terus mematuhi protokol kesehatan. Selama vaksin pencegahan dan obat penyembuh belum tersedia, kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan katanya menjadi satu-satunya cara yang paling efektif mencegah penularan.

"Pelaksanaan tatanan baru ini memerlukan pengawalan di semua lini sehingga seluruh masyarakat mematuhinya, tanpa kecuali," tutur Ma’ruf.

Selain terkait COVID-19, Wapres juga menyampaikan bahwa Polri dituntut untuk berani melakukan adaptasi dan perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungan. Kemudian, menghadirkan keamanan dan ketertiban masyarakat baru.

"Karenanya reformasi birokrasi Polri perlu terus dilanjutkan, bahkan dipercepat sehingga harapan terwujudnya postur Kepolisian RI yang semakin profesional, humanis, bebas KKN dan terpercaya dapat segera terlaksana," kata Ma'ruf.

Jumlah pasien COVID-19 masih tinggi, maka jangan lupakan 3M: memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan

#pakaimasker
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitanganpakaisabun
#ingatpesanibu
#satgascovid19

Halaman Selanjutnya

"Karenanya reformasi birokrasi Polri perlu terus dilanjutkan, bahkan dipercepat sehingga harapan terwujudnya postur Kepolisian RI yang semakin profesional, humanis, bebas KKN dan terpercaya dapat segera terlaksana," kata Ma'ruf.