Bamsoet: Pilkada Jangan Rusak Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- U-Report
VIVA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) sepakat dengan harapan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno yang berharap Pilkada Serentak 2020 berlangsung aman dan damai, tidak terjadi gesekan-gesekan di masyarakat yang akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi tanggung jawab semua, dan sebagai kader Pemuda Pancasila harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terkoyak akibat pilkada.
“Instruksi Ketua Umum Pemuda Pancasila sangat jelas, jangan sampai kita pecah karena beda pilihan dalam pilkada apalagi ada beberapa kader Pemuda Pancasila yang maju dalam pilkada," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/10), usai rapat koordinasi Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila dengan majelis pimpinan wilayah seluruh Indonesia secara virtual dari Bali, Selasa (27/10) malam.
Hadir dalam rakor Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, selain Ketua Umum Japto Soerjosoemarno, Sekjen Arief Rahman, para wakil ketua umum dan para ketua wilayah dari seluruh Indonesia.
BACA JUGA:Â Ketua MPR Sebut Persiapan Pilkada 2020 Mulai Mengkhawatirkan
Dia mengingatkan, menjelang Pilkada 2020 akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan perbedaan untuk menyulut api permusuhan karena tidak ada larangan berbeda pendapat dalam pilkada, tetapi hati harus tetap dipersatukan dalam bingkai NKRI.
"Sangat penting dipahami bahwa beberapa menit di bilik suara akan menentukan masa depan bangsa. Namun, jangan sampai masa depan bangsa justru hancur karena berbeda pilihan dalam Pilkada," ujarnya pula.
Bamsoet yang juga menjadi Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu mengajak semua elemen bangsa menghormati perbedaan yang ada. Jika ada perbedaan pendapat bisa diselesaikan dengan cara dialog dan musyawarah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Dia mengatakan, perbedaan pasti selalu ada namun harus memperluas hati dan pikiran untuk selalu membuka ruang dialog karena melalui ruang dialog bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. (ant)
Ketua MPR Ahmad Muzani Sebut MA Masih Kekurangan 1.600 Hakim
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengatakan Mahkamah Agung masih membutuhkan sekitar 1.600 hakim untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan peradilan.
