Kepada DPR, Bawaslu Sebut Perhitungan Pilkada Model Sirekap Belum Siap

Ketua Bawaslu Abhan Memberikan Keterangan di Sidang Gugatan Pilpres 2019
Ketua Bawaslu Abhan Memberikan Keterangan di Sidang Gugatan Pilpres 2019
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu, Kamis 12 November 2020. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menyoroti perhitungan suara yang menggunakan Sirekap, yang dianggap belum siap digunakan pada pilkada-serentak-2020">Pilkada Serentak 2020 ini.

Dalam RDP tersebut, Ketua Bawaslu, Abhan memberikan catatan terkait rencana perubahan peraturan yang dilakukan KPU. Sirekap berupa sistem penghitungan suara dengan cara digital. Namun dianggap belum siap. “Perlu dipertimbangkan hasil monitoring simulasi Sirekap di berapa tempat,” kata Abhan.

Baca juga: Pasien COVID-19 di Jatim Akan Diperlakukan Khusus dalam Pilkada

Dari monitoring simulasi Sirekap yang dilakukan, Bawaslu menemukan beberapa kendala terkait penerapan Sirekap yang dianggap belum siap. Temuan pertama kendala jaringan internet. Persoalan ini terjadi di mana-mana. Bila Sirekap akan tetap diterapkan harus dipastikan akses internet baik, terutama di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Pemetaan kekuatan jaringan di TPS agar proses hasil rekap dapat dilakukan secara efektif dalam artian selesai di TPS tanpa harus berpindah lokasi ketika hendak mengunggah dokumen ke dalam Sirekap,” ujarnya.

Jika internet menjadi kendala saat di TPS, maka potensi terjadinya manipulasi bisa saja muncul. Apalagi penghitungan dilakukan hanya dalam 24 jam atau sehari saja.

“Karena kalau ini kemudian berpindah akan berdampak pada potensi adanya manipulasi. Apalagi di PKPU Pasal 52b penghitungan maksimal 24 jam,” ujarnya.