Bawaslu Endus Potensi Politik Uang Jelang Pencoblosan di Pilkada 2020
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Pencoblosan Pilkada 2020 tinggal dua pekan lagi. Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo meminta para pengawas mulai melakukan pendeteksian titik rawan terjadinya potensi pelanggaran.
Pelanggaran yang harus diantisipasi jelang pencoblosan seperti kemungkinan terjadinya aksi politik uang, yang terkadang banyak dilakukan dengan cara senyap.
"Pengawas juga harus mampu mendeteksi titik-titik rawan potensi pelanggaran termasuk politik uang yang terkadang dilakukan melalui silent operation atau cara senyap," kata Dewi melalui keterangan tertulis, Sabtu 21 November 2020.
Dewi menambahkan, jajaran pengawas bisa pula turut memastikan tersalurkannya hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih terjaga dengan baik sebagai bentuk daulat rakyat untuk menggunakan hak pilihnya saat 9 Desember 2020.
"Kita juga harus memastikan warga Indonesia yang telah memiliki hak pilih sudah mendapatkan formulir C6 dan itu tiga hari sebelum hari pemungutan suara," tuturnya.
Saat Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 bagi Jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tojo Una-Una, di Ampana, Tojo Una-Una, Nusa Tenggara Timur, Kamis, 19 November 2020, ia kembali mengingatkan jajarannya tentang pentingnya mengawasi pelaksanaan kampanye agar tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.
Dan pengawasan tersebut, menurutnya, harus dipastikan berjalan hingga saat pemungutan suara berlangsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dan penghitungan hasil suara pilkada serentak 2020.
"Pemilu maupun pilkada itu identik dengan kerumunan, tetapi karena ada COVID-19, kita harus menjalankan protokol kesehatan. Jangan sia-siakan kewenangan yang kita miliki, apalagi menjelang pencoblosan. Intensitas kampanye semakin tinggi. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
“Saya juga mendoakan seluruh jajaran pengawas pemilihan dapat bekerja maksimal dan profesional,” harapnya. (art)
Baca juga: Garangnya Kapolda Metro Baru, Ancam Tindak Pelanggar Prokes
Bamsoet Nilai Sistem Demokrasi Pemilu Langsung Perlu Dikaji Ulang karena Marak Politik Uang
Bamsoet menilai sistem demokrasi dengan pemilihan langsung perlu dikaji ulang karena sistem tersebut mendorong adanya demokrasi yang bersifat transaksional.
