- ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
VIVA – Kurang dua pekan pemungutan suara Pilkada 2020, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengingatkan agar penyelenggara pemilu bisa tetap melaksanakan tugas secara profesional. Ketua DKPP, Muhammad, meminta penyelenggara pemilu jangan bekerja dan mengambil keputusan berdasarkan tekanan.
Dia menyampaikan, jelang pencoblosan, persoalan tekanan terhadap Komisi Pemilihan Umum alias KPU cukup besar untuk mengubah keputusan. Tekanan tersebut masuk kategori pelanggaran terbesar. Ia meminta agar KPU tak jadi oknum yang tak kuat melawan tekanan dan pesanan.
"KPU oknum, tidak kuat. Tekanan dan pesanan. Tekanan seperti orang di-BAP lah. Nggak bisa bergerak. Kalau pesanan, dia happy. Siap, berapa?" kata Muhammad kepada wartawan di Medan, Sabtu 21 November 2020.
Dia menjelaskan, merujuk data DKPP menjelang tahapan pencoblosan dan penghitungan suara, KPU di daerah selalu mendapatkan dua hal tersebut. Begitupun jelang penetapan pasangan calon terpilih.
"Dia sulit menghindari tekanan. Karena apa? Yang nelpon si ini, si itu, ketua partai x. Harusnya kita memutuskan A. Karena, ada tekanan jadi B. Pesanan, bagaimana cukup (peroleh suaranya) atau tambah. Itu saya bicara data DKPP," jelas Muhammad.
Baca Juga: Bawaslu Endus Potensi Politik Uang Jelang Pencoblosan di Pilkada 2020
Pun, ia meminta kepada KPU dan Bawaslu di daerah tetap menjalani tugas mengawal kesuksesan Pilkada 2020 sesuai ketentuan. Kemudian, jangan sampaikan ada anggapan DKPP seperti monster karena laporan ke lembaga yang dipimpinnya.
Menurut dia, jangan seolah-olah laporan ke DKPP terkait pelanggaran etik penyelenggara pemilu seperti dianggap sudah kiamat.
"Saya sampaikan kepada KPU dan Bawaslu. Kita ini, bukan moster dan malaikat pencabut nyawa. Sekarang disebut, malaikat pencabut SK. Alhamdulillah data kita banyak direhab. Didudukkan dia sebagai teradu. Dia menganggap sudah kiamat ini. Belum tentu, diminta pertanggungjawaban. Mari membumikan etika," tutur Prof. Muhammad.
Tahapan pemungutan suara Pilkada 2020 akan digelar pada Rabu, 9 Desember mendatang. Pada pilkada serentak gelombang empat ini diikuti 270 daerah. Rinciannya, 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Dissenting Opinion, Hakim MK Saldi Isra Minta Pemungutan Suara Ulang Pilpres 2024
Wakil Ketua MK Saldi Isra menyatakan bahwa sejatinya Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 dilakukan pemungutan suara ulang ketika menyatakan dissenting oppinion
