Persiapan Polda Jatim Amankan Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19

 Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta.
Sumber :
  • VIVA/Nur Faishal

VIVA – Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta bersama Wakapolda Brigjen Slamet Hadi Supraptoyo menggelar pertemuan dengan Kapolrestabes dan Kapolres Tanjung Perak dan seluruh Kapolsek Jajaran pada Kamis malam, 26 November 2020. 

Pertemuan tersebut membahas penanganan COVID-19 yang masih terjadi di Kota Surabaya. Selain itu juga pengamanan Pilkada Serentak di Jawa Timur, termasuk Kota Surabaya yang juga akan melaksanakan Pilkada, pemilihan Wali Kota Surabaya. Pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan diikuti oleh 19 Kabupaten/ Kota se-Jatim. 

Polda Jawa Timur melakukan pemetaan wilayah di seluruh wilayah mulai dari tingkat kerawanan terjadinya konflik maupun kerawanan yang lain saat pelaksanaan pilkada berlangsung.

“Namun mulai dari pendaftaran pasangan Calon Bupati/ Wali Kota hingga proses kampanye sampai saat ini terpantau lancar, aman dan kondusif. Meski demikian, guna mengantisipasi hal-hal yang terjadi di lapangan saat mulai pendaftaran paslon, kampanye, pencoblosan hingga penghitungan surat suara, Polda Jatim tengah menyiagakan personil, baik di Bawaslu, KPU, maupun tempat pemungutan suara,” kata Nico, Jumat, 27 November 2020.

Dikatakan, pengamanan Pilkada serentak di Jatim, akan menerjunkan aparat gabungan mulai dari TNI/ Polri, Satpol-PP dan Linmas. Dengan rincian, Polda Jawa Timur akan menerjunkan 15.840 personil gabungan dengan Polres jajaran, sedangkan personil TNI akan diterjunkan sebanyak 5.445, sedangkan Satpol-PP sebanyak 1.991 dan Linmas sebanyak 119.231 orang.

Nico menyampaikan, pilkada tahun 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pilkada bersamaan dengan Pandemi COVID-19. Sehingga semua pihak harus tetap menaati Protokol Kesehatan (Prokes).

“Jangan sampai ada klaster pilkada yang nantinya akan menimbulkan persoalan baru. Semua peserta pilkada, mulai paslon, pendukung dan juga masyarakat hingga petugas PPK dan PPS yang ada TPS (Tempat Pemungutan Suara) semua harus mematuhi prokes, hal ini sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19,” katanya.