Komitmen Antikorupsi 35 Calon Petahana Pilkada 2020 Dipertanyakan
- ANTARA/Muhammad Iqbal
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil analisa data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) calon kepala daerah di Pilkada serentak 2020. Dari hasil tersebut diperoleh data bahwa jumlah calon petahana kepala daerah di Pilkada 2020 ini meningkat signifikan dibanding tiga gelaran pilkada sebelumnya yaitu pada 2015, 2017 da 2018.
Data KPK menunjukkan bahwa dari total 555 calon kepala daerah (cakada) yang berprofesi sebagai birokrat, terdapat 332 calon kepala daerah adalah petahana. Calon kepala daerah petahana terbanyak adalah calon bupati yang diisi 206 orang petahana yang terdiri atas 127 orang Bupati dan 79 orang wakil bupati.
Meningkatnya jumlah calon petahana ini tentu menjadi gambaran bagi masyarakat untuk menilai kinerja calon, layak dipilih lagi atau beralih pilihan ke calon lain. Terutama dalam hal komitmen antikorupsi selama 5 tahun menjabat.
"Kita kasih informasi ke pemilih, kita bilang begini, komitmen kepala daerah itu terlihat, ini soal pencegahan korupsi ya, itu terlihat dari 8 area yang kita dorong sebagai perbaikan tata kelola daerah," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di gedung KPK di Jakarta, Jumat 4 Desember 2020.
KPK mengukur komitmen antikorupsi suatu daerah atau bagi calon petahana yang mengikuti Pilkada 2020, berdasarkan capaian skor Monitoring Center of Prevention (MCP) pada tahun 2019. Untuk skor 0-25 (merah/buruk); 25-50 (kuning/hati-hati); 50-75 (biru/sedang); 75-100 (hijau/baik).
Skor MCP daerah-daerah yang mengikuti Pilkada serentak ini dapat dilihat di laman Jaga.id.
Skor MCP merupakan parameter keberhasilan suatu daerah dalam penerapan program-program pencegahan tindak pidana korupsi yang meliputi 8 area, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas aparatur pengawas intern pemerintah, manajemen ASN, alokasi dan pengelolaan dana desa, optimalisasi pendapatan daerah serta manajemen aset daerah.
Data MCP 2019, terdapat 66 persen calon kepala daerah petahana (218 calon dari total 332 calon petahana) yang memiliki nilai MCP daerah tahun 2019 di atas 75 persen.
Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar calon kepala daerah petahana yang kembali maju di Pilkada 2020 telah memiliki penilaian yang cukup baik dalam penerapan program pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahannya.
"Kita patokannya pakai 75 persen, kalau diatas 75 kita bahkan usulkan dapat insentif dari Kementerian Keuangan, tahun depan dia dapet. Kalau (skor) yang dibawah 75 ini mungkin ya kurang kuat aja komitmennya," ujar Pahala.
Namun demikian, KPK menyebut masih banyak calon kepala daerah yang memperoleh skor MCP dibawah 50.
"Ternyata ada 14 (daerah calon petahana) yang cuma skornya 25 sampai 40. Jadi kita bisa lihat komitmennya (antikorupsi). Tapi yang lebih kita khawatir lagi itu di 21 daerah itu skornya 0 sampai 25," terang Pahala.
Melalui data-data ini, Pahala mengimbau masyarakat bisa cermat memilih calon kepala daerah, khususnya petahana, dengan melihat komitmen antikorupsi berdasarkan data MCP yang dirilis KPK. Karena semua komitmen calon petahana itu akan terlihat dalam tata kelola pemeritahan sebelumnya.
"Kita lihat sekarang ada (dapat skor MCP )21 yang sekarang dia jadi calon wakil bupati, bupati, ini ada daerahnya, ada skornya, kalau dia enggak nyampe 25 persen, lalu dia nyalon lagi jadi petahana, diharapkan masyarakat melihat sebenarnya waktu dia pimpin ya segini-gini aja lah kemampuannya. Dalam arti mereka tidak terlalu serius mendorong tata kelola daerahnya," tegasnya.
Berikut 14 calon petahana yang skor MCP 25-50:
1 ABDUL FARIS UMLATI,SE (BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT) Skor= 40
2 MOR DOMINUS BASTIAAN (WAKIL WALIKOTA PEMERINTAH KOTA MANADO) Skor= 34
3 STEFANUS BRIA SERAN (BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA) Skor= 40
4 HJ. INDAH PUTRI INDRIANI (BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA) Skor= 49
5 ABOCK BUSUP (BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO) Skor= 35
6 MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN (WALIKOTA PEMERINTAH KOTA BITUNG) Skor= 45
7 MARSELINUS INGATI NAZARA (BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA) Skor= 49
8 SOZANOLO NDRURU (WAKIL BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN) Skor= 41
9 HILARIUS DUHA (BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN) Skor= 41
10 SAMSUDIN ANGGILULI (BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN) Skor= 40
11 MAURITS MANTIRI (WAKIL WALIKOTA PEMERINTAH KOTA BITUNG) Skor= 45
12 YULIANUS HELUKA (WAKIL BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO) Skor= 35
13 MUH. THAHAR RUM (WAKIL BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA) Skor= 49
14 DORINUS DASINAPA (BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA) Skor= 29
Berikut 21 calon petahana yang skor MCP 0-25:
1 WAKIL BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR) Skor= 23
2 BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG) Skor= 20
3 BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI) Skor= 18
4 BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN) Skor= 17
5 BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK) Skor= 20
6 BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG) Skor= 4
7 BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR) Skor= 5
8 WAKIL BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI) Skor= 18
9 BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT) Skor= 19
10 WAKIL BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG) Skor= 20
11 WAKIL BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK) Skor= 20
12 BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT) Skor= 16
13 BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR) Skor= 23
14 BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR) Skor= 8
15 WAKIL BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT) Skor= 16
16 WAKIL BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN) Skor= 17
17 BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG) Skor=8
18 WAKIL BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT) Skor= 19
19 BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN) Skor= 7
20 WAKIL BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG) Skor= 8
21 WAKIL BUPATI (PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN) Skor= 7
