KSP Harap Lembaga Pemantau Pemilu Wujudkan Pilkada Bebas COVID-19

Juri Ardiantoro
Sumber :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

VIVA – Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro, menyebut lembaga pemantau pemilihan umum, memiliki peran sangat penting agar Pilkada Serentak 2020 yang dihelat 9 Desember, terhindar dari kecurangan dan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19.

img_title Gibran Resmi Mundur dari Wapres, PDIP: Pulihkan Etika Demokrasi dan Jaga Martabat RI

Maka dari itu, kata dia, organisasi pemantau pemilu perlu memperluas perannya. Mereka diminta tidak hanya bekerja pada saat pemilihan umum, tapi juga terlibat dari hilir dalam hal prosesnya. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Organisasi pemantau pemilu harus juga memastikan pelaksanaan pilkada berjalan baik termasuk sehat dan terbebas dari penularan COVID-19. Semoga pilkada lancar, semua pihak sehat dan tidak terjadi klaster baru COVID-19,” ujar Juri, saat menjadi pembicara kunci webinar Bimbingan Teknis Pemantau Pemilu Pilkada 2020 Network for Indonesian Democratic Sociey (Netfid), Sabtu 5 Desember 2020.

img_title Ibas Soroti Pentingnya Kajian PPHN Guna Keberlanjutan Pembangunan hingga Demokrasi di RI

Baca juga: Sepanjang Tahun COVID-19, Densus Ringkus 32 Terduga Teroris

Juri yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menyampaikan, pentingnya peran organisasi pemantau pemilu. Untuk itu, dirinya menekankan, pemantau pemilu tidak satu arah dan harus menyeluruh ke seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu.

img_title FNF Asia: Demokrasi Dalam Tekanan, dari AS hingga Indonesia

Juri menambahkan, pemantau pemilu merupakan orang terpilih yang merupakan pribadi atau organisasi yang kredibel. Bahkan, katanya, pemantau pemilu bisa menjadi tumpuan dalam demokratisasi pemilu dan harus jadi alternatif bagi upaya memperbaiki pemilu. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dia juga menegaskan, orang-orang yang terlibat dalam pemantau pemilu harus punya sifat kerelawanan dengan tidak mengharapkan honor.

"Hingga kini, pemantau pemilu masih relevan keberadaannya. Terlebih, semua pihak yang terlibat dalam pemilu punya potensi melakukan kecurangan atau pelanggaran dalam meraup suara,” katanya.

Prabowo Anugerahi Relawan yang Gugur Tangani Karhutla

Prabowo Sentil Mahalnya Ongkos Politik di Indonesia, Rp100 Miliar Belum Tentu Menang Jadi Bupati: Bisa Disandera

Prabowo menyoroti mahalnya biaya politik di Indonesia. Bahkan, modal Rp100 miliar belum tentu cukup untuk menjadi bupati dan mendesak perbaikan sistem demokrasi nasional.

img_title
VIVA.co.id
15 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut