Jelang Pencoblosan Pilkada Serentak 2020 Waspada Politik Uang
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Menjelang Pilkada Serentak 2020 yang pencoblosannya digelar 9 Desember lusa, banyak hal yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah untuk menghindari adanya politik uang. Itu dikatakan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.Â
Ia meminta penyelenggara pemilu khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk dapat mengawasi para pasangan calon kepala daerah yang berpotensi melakukan politik uang atau money politic. Maka perlu pencegahan juga penindakan terhadap paslon yang terbukti melakukan politik uang.
"Politik uang secara jelas merusak tatanan demokrasi, Bawaslu dan gakum (penegak hukum) harus mampu untuk bersikap tegas. Karena dimungkinkan, akan banyaknya gugatan pasca pilkada lantaran kecewa dengan sebaran money politic," kata Azis kepada wartawan, Senin 7 Desember 2020.
Baca juga:Â Ratusan Prajurit Kavaleri TNI Bantu Amankan Pilkada Depok
Azis Syamsuddin mengingatkan, agar masyarakat tidak memilih calon kepala daerah dalam pilkada serentak karena hanya diberikan sejumlah uang. Sebab, nasib masyarakat berada di tangan pemimpin yang mereka pilih.
"Jangan sampai kualitas demokrasi kita menurun dan hanya menjadi ajang seremonial belaka. Justru pilkada harus mampu melahirkan para pemimpin terbaik dalam kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya," ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu mendorong Bawaslu, untuk melakukan upaya persuasif dan bertindak tegas. Selain itu, DPR turut mengimbau kepada seluruh pasangan calon untuk menghentikan niat praktik-praktik yang diduga akan merusak pesta demokrasi itu. Â
"Tujuan dari pesta demokrasi itu mulia dengan menghasilkan pemimpin yang dapat mengayomi dan membangun daerah lebih baik dan terciptanya Indonesia maju" ujarnya.
Komisi II DPR Tekankan Masalah Politik Uang dalam Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menekankan masalah politik uang dalam rumusan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
