KIPP Sebut Dugaan Politik Uang Pilkada Terjadi di Berbagai Daerah
VIVA – Komite Independen Pemantauan Pemilihan atau KIPP, telah melakukan pemantauan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di sejumlah TPS Pilkada Serentak 2020. Dalam pemantauan tersebut pun KIPP menyoroti masih maraknya dugaan politik uang atau money politic dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
"Dugaan praktik politik uang masih marak terjadi di berbagai daerah, misalnya yang terjadi pada tiga titik kejadian di Kabupaten Karawang pada masa tenang. Yang penanganannya diharapkan akan dapat menghukum mereka yang terlibat dan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku dan pihak lain," kata Sekjen KIPP, Kaka Suminta, Rabu 9 Desember 2020.
Baca juga: Hendi Sujud Syukur Menang Lawan Kotak Kosong di Pilkada Semarang
Selain itu, KIPP melihat masih adanya calon kepala daerah petahana yang memanfaatkan jabatannya untuk meraih elektabilitas. Salah satunya dengan masih adanya foto calon kepala daerah petahana di sejumlah titik pada masa tenang dan hari pemungutan suara.
"Petahana masih terpampang pada iklan layanan masyarakat bahkan di jalan protokol yang seharusnya sudah tidak ada lagi saat masa tenang dan hari pemungutan suara," kata Kaka.
KIPP juga menyoroti rendahnya partisipasi para pemilih di beberapa daerah, seperti salah satunya di wilayah Depok dan Karawang, Jawa Barat. Selain masih dalam pandemi COVID-19, juga karena cuaca yang beberapa kali turun hujan di wilayah tersebut saat pemungutan suara.
"Jumlah pemilih yang datang ke TPS dan memberikan suaranya di beberapa TPS di Kota Depok dan Karawang saat menjelang dan saat penutupan pemungutan suara, jumlahnya sebagian hanya di bawah 50 persen dari jumlah hak pilih terdaftar," tuturnya.
Menurut Kaka, KIPP akan terus memantau jalannya proses Pilkada Serentak 2020. KIPP juga akan terus memperbarui sejumlah temuan terkait jalannya proses yang telah berlangsung hari ini.
Ditawari Jadi Kader Partai Gerindra, Ini Jawaban Jokowi
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi belum memutuskan terkait tawaran untuk masuk menjadi kader Partai Gerindra. Bahkan, Jokowi mengaku tidak membahas terkait ajakan
