KPK Beri Peringatan ke Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2020

Gedung Merah-Putih KPK
Sumber :
  • vivanews/Andry Daud

"KPK berharap kepala daerah terpilih akan menggunakan kewenangannya untuk menentukan kebijakan publik yang ditujukan untuk kepentingan rakyat demi kesejahteraan rakyat," kata Ipi.

img_title KPK Sebut TNI Sudah Periksa Prajurit Aktif Diduga Terlibat Korupsi BNPB, Apa Hasilnya?

Ipi mengatakan, imbauan serupa telah disampaikan KPK berulang kali dalam serangkaian kegiatan webinar pembekalan bagi peserta dan penyelenggara pilkada di 270 daerah. Melalui kegiatan tersebut, KPK memberikan pemahaman kepada calon kepala daerah tentang persoalan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan bersih dari korupsi.
 
"Melalui program Pilkada Berintegritas tersebut, KPK juga telah menyampaikan potensi korupsi dan titik-titik rawan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk sejumlah kasus kepala daerah yang ditangani KPK. Harapannya, calon kepala daerah dapat menghindari risiko korupsi setelah terpilih dan menjabat," kata Ipi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Berdasarkan pengalaman KPK dalam menangani tindak pidana korupsi, setidaknya terdapat lima modus korupsi kepala daerah. Kelima modus itu, yakni intervensi dalam kegiatan belanja daerah mulai dari pengadaan barang dan Jasa; penempatan dan pengelolaan kas daerah; pelaksanaan hibah dan bantuan sosial (bansos); pengelolaan aset; hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga. 

img_title Muhammadiyah Sebut Gibran Mundur Momentum Prabowo Berantas Korupsi

KPK juga menemukan modus intervensi dalam penerimaan daerah mulai dari pajak daerah dan retribusi; pendapatan daerah dari pusat; sampai kerja sama dengan pihak lain. Kemudian intervensi dalam perizinan mulai dari pemberian rekomendasi; penerbitan perizinan; sampai pemerasan.

Selain itu, modus korupsi kepala daerah juga menyangkut benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa; rotasi, mutasi, promosi, dan rangkap jabatan. Modus korupsi lainnya, penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan.

img_title Bos Nikel Arif Kurniawan Terdeteksi di Luar Negeri, Kejagung Ungkap 6 Perusahaan yang Dikendalikan

"KPK berharap modus-modus korupsi tersebut tidak lagi dilakukan. Sebagai upaya pencegahan, KPK akan mengawal implementasi komitmen kepala daerah terpilih dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan delapan area intervensi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah," ujarnya. (lis)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung

Pramono Minta Istri ASN DKI Jakarta Ingatkan Suaminya Tak Korupsi

Gubernur Jakarta Pramono berpesan agar para istri dari ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan suaminya agar tak melakukan tindakan korupsi.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut